Alfriansyah Ujung Kembali Pimpin KNPI Dairi Periode 2023-2026

Sidikalang (SIB)

Dewan Perwakilan Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Kabupaten Dairi menggelar Musyawarah Daerah (Musda) ke-XV, Sabtu (18/11) di Balai Budaya Sidikalang. Alfriansyah Ujung terpilih secara aklamasi sebagai Ketua periode 2023-2026.

Musda itu dihadiri Ketua KNPI Sumut El Adrian Shah, Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan Pemuda Olahraga Rahmat Syah Munthe serta pengurus dan perwakilan organisasi kepemudaan (OKP).

Alfriansyah didukung 38 OKP yang merupakan peserta Musda dan terpilih secara aklamasi sebagai Ketua DPD KNPI Dairi periode 2023-2026.

Ketua KNPI Sumut El Adrian Shah mengatakan, sejak menjabat Ketua KNPI Sumut, DPD KNPI Dairi ke-25 melaksanakan Musda. Artinya, sudah 25 DPD nantinya yang memiliki pengurus yang defenitif.

"Memang masih ada 8 DPD lagi yang belum melaksanakan Musda. Dalam waktu dekat akan dilaksanakan Musda di 8 kabupaten/kota," ungkapnya.

Kepada pengurus, El Adrian Shah meminta melakukan evaluasi apa yang sudah dilakukan dan apa yang belum dilakukan, baik itu program yang bisa dilanjutkan kembali. Lanjutnya, efek dualisme kepemimpinan KNPI di daerah, membuat kerugian kepada OKP. Untuk itu kesolidan harus dijaga.

"Jika ada dualisme KNPI di Dairi, maka dana hibah terancam tidak akan keluar. Secara legalitas KNPI kita yang punya legalitas dari Kemenkumham," katanya.

El Adrian Shah melanjutkan, Pilpres dan Pileg 2024 sudah di depan mata. Peran pemuda diharapkan tetap menjaga pemilihan tertib dan jujur.

"Pemuda adalah harapan bangsa baik mengawal pelaksanaan Pemilu. Walau ada perbedaan dukungan dan pendapat jangan kita terpecah belah," pungkasnya.

Usai terpilih, Alfriansyah Ujung mengatakan, segera membentuk tim formateur pembentukan pengurus DPD KNPI Dairi.

Juga akan memaksimalkan kerja sama dengan berbagai pihak, terutama Pemkab Dairi untuk meningkatnya dana hibah/dana pembinaan seluruh OKP di Dairi, di mana dana pembinaan tahun-tahun sebelumnya sangat minim, sehingga peran serta kepemudaan di Dairi untuk kemajuan mendukung pemerintah dalam pembangunan daerah terlihat minim. (**)