Bertemu Dirjen Keuangan Daerah, Wali Kota Bahas Peningkatan Dana APBD Tanjungbalai

Tanjungbalai(harianSIB.com)

Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim melakukan kunjungan kerja ke Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Selasa (6/5/2025).

Kunjungan Wali Kota itu diterima Dirjen Bina Keuangan Kemendagri Agus Fatoni. Turut mendampingi Wali Kota, Kepala Baperida Zul Abdiman, Kasatpol PP Pahala Zulfikar Panjaitan, Kadispora Asmui Rasyid Marpaung, Plh Kadis Kominfo Heri Antoni, Kabag Pembangunan Haikal Akmal dan Kabid Anggaran BPKPD Donni Ardin.

Pada kesempatan tersebut, Mahyaruddin Salim menyampaikan kedatangannya untuk koordinasi dengan Kemendagri terkait meningkatkan APBD Tanjungbalai.

"Koordinasi ini bertujuan untuk mendorong percepatan realisasi APBD termasuk Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), memaksimalkan potensi pendapatan daerah dan memastikan penggunaan APBD yang efektif dan efisien untuk pembangunan daerah," sebut Wali Kota dalam keterangan pers yang diterima harianSIB.com, Rabu (7/5/2025).

Untuk tahun 2025, Wali Kota menyampaikan melalui kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat mendorong Pemko Tanjungbalai dalam upaya mengoptimalkan pengelolaan APBD yang ada saat ini.

"Harapan dari pertemuan itu kami mendapat informasi dan dukungan dari Kemendagri khususnya Dirjen Bina Keuangan Daerah bagaimana meningkatkan APBD Kota Tanjungbalai kedepannya," jelasnya.

Selain itu juga, kata dia, koordinasi dengan Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri memungkinkan untuk mendapatkan dukungan, bimbingan dan informasi terkait pengelolaan keuangan daerah, termasuk best practice dalam meningkatkan pendapatan dan efisiensi penggunaan anggaran.

Dirjen Bina Keuda Kemendagri, Agus Fatoni menyambut baik kunjungan Wali Kota Tanjungbalai. Ia memastikan akan mendampingi dan mendorong pemerintah daerah khususnya Pemko Tanjungbalai dalam peningkatan APBD untuk tahun berikutnya.

Agus Fatoni menyampaikan, untuk hal yang diminta Pemko Tanjungbalai adalah menyiapkan dokumen pendukung dalam pengajuan DAU dan DAK untuk tahun 2026 itu diajukan pada tahun 2025 ini.

Beberapa hal yang perlu disiapkan kata Agus Fatoni, di antaranya Data Insentif Fiskal karena kinerja contohnya, penanganan Inflasi, penanganan kemiskinan ekstrem, kebijakan penggunaan produk dalam negeri, serta kinerja realisasi APBD.

"Selanjutnya optimalisasi APBD dan kerjasama pihak ketiga, contohnya pengelolaan sampah dan pengelolaan pemanfaatan aset," papar Agus Fatoni.

Melalui diskusi dan sharing informasi ini, dia berharap dapat meningkatkan kemampuan dan pengetahuan dalam peningkatan kapasitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Pemko Tanjungbalai. (*)