Tuntut Remunerasi Dibayarkan, Dokter Spesialis RSUD Kotapinang Mogok

Kotapinang(harianSIB.com)

Dokter spesialis di RSUD Kotapinang menyatakan tidak memberikan layanan terhadap pasien (mogok kerja) selama dua hari, yakni Senin-Selasa (15-16/9/2025).

Aksi mogok itu dilakukan menyusul tidak tercapainya kesepakatan terkait sejumlah tuntutan pegawai RSUD, khususnya remunerasi dalam perundingan antara tenaga medis dengan Plt Direktur RSUD Kotapinang, dr Lisa, baru-baru ini.

Pernyataan mogok disampaikan langsung sejumlah dokter spesialis dalam pernyataan sikap yang dibacakan dr H Adrin Harahap SPOg di depan Gedung Poli RSUD Kotapinang, Senin (15/9) siang. Dalam pernyataan tersebut, mereka menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat luas, karena tidak dapat memberikan pelayanan kepada pasien sehubungan dengan mogok tersebut.

Mereka menuntut agar dana remunerasi yang pembayarannya tertunda selama hampir satu tahun, segera direalisasikan. Sebab, remunerasi tersebut merupakan hak seluruh pegawai di RSUD Kotapinang.

Mereka pun meminta transparansi dan evaluasi menyeluruh terhadap pembayaran remunerasi yang akan dibayarkan. Terakhir, mereka meminta Plt Direktur RSUD Kotapinang untuk memiliki jiwa kepemimpinan yang baik, tidak anti kritik, tidak bersikap arogan dan sombong serta mampu bersikap adil terhadap seluruh staf/pegawai.

"Juga dapat berkoordinasi yang baik kepada semua staf atau pegawai, untuk kemajuan RSUD Kotapinang," kata dr H Adrin.

Usai membacakan pernyataan sikap, para dokter spesialis tersebut kemudian membubarkan diri. Aksi tersebut tidak mendapat jawaban dari manajemen RSUD Kotapinang.

Plt Direktur RSUD Kotapinang, dr Lisa tidak dapat dikonfirmasi terkait mogok kerja dokter spesialis tersebut. Upaya konfirmasi melalui sambungan telepon seluler pun ditolak. Hingga berita ini dikirim, Plt Direktur RSUD enggan memberikan jawaban.

Sementara itu, pengamatan wartawan, pelayanan kesehatan di rumah sakit milik Pemkab Labusel teslrsebut tetap berjalan, meskipun para dokter spesialis mogok kerja. Jumlah kunjungan di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) tersebut terpantau tetap ramai. (**)