Guna Putus Mata Rantai Kemiskinan, Enam Sekolah Rakyat Siap Dibangun di Sumatera Utara

Medan(harianSIB.com)

Pemprov Sumut melalui Dinas Sosial dengan tegas menyatakan komitmennya dalam mendukung program nasional Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka, dalam rangka memutus mata rantai kemiskinan. Salah satu langkah konkret yang tengah disiapkan adalah pembangunan Sekolah Rakyat di sejumlah daerah di Sumut.

Hal itu disampaikan Kepala Dinas Sosial Sumut Dr H Asren Nasution MA dalam konferensi pers di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro, Medan, Senin (13/10/2025).

"Dengan dibangunnya Sekolah Rakyat di Sumatera Utara, kami percaya ini akan menjadi salah satu solusi strategis dalam mengentaskan kemiskinan yang masih melilit jutaan masyarakat," tegas Asren.

Data terbaru menunjukkan bahwa sekitar 7,74 persen atau 1,14 juta jiwa penduduk Sumut masih tergolong miskin. Oleh karena itu, Asren menilai bahwa sektor pendidikan harus menjadi motor utama perubahan, bukan hanya untuk membuka akses ilmu pengetahuan, tetapi juga membuka pintu masa depan yang lebih cerah bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.

Baca Juga:

• Bupati Fery Buka Bimtek Sosial untuk Lansia dan Disabilitas di Labusel

"Kalau ingin memutus kemiskinan, kita tidak bisa hanya memberi bantuan. Kita harus membekali masyarakat dengan pendidikan yang menyeluruh dan bermartabat," ujarnya.

Menurut Asren, proyek pembangunan Sekolah Rakyat ini akan dimulai secara fisik pada tahun 2026. Sekolah itu akan mencakup jenjang SD, SMP hingga SLTA, lengkap dengan asrama dan fasilitas penunjang lainnya.

Biaya yang dibutuhkan untuk membangun satu kompleks Sekolah Rakyat mencapai sekitar Rp1,2 triliun. Dana besar itu mencerminkan keseriusan pemerintah dalam menyiapkan generasi unggul dari kalangan tidak mampu.

Saat ini, sudah ada enam kabupaten/kota di Sumatera Utara yang mengajukan diri sebagai lokasi pembangunan sekolah. Namun, menurut Asren, terdapat syarat utama yang harus dipenuh setiap daerah pengusul wajib menyediakan lahan minimal 5 hektare sebagai tempat pembangunan.

Saat ditanya mengenai kesiapan tenaga pengajar, Asren menjelaskan bahwa proses pemetaan dan perekrutan guru sudah berjalan. Bahkan, banyak guru dari luar Sumatera Utara yang tertarik bergabung, khususnya dalam bidang-bidang strategis seperti bahasa Inggris dan keterampilan vokasional.

"Kita melihat antusiasme yang tinggi, bahkan dari luar daerah. Ini bukti bahwa semangat untuk mendidik generasi miskin agar bisa bangkit tidak hanya ada di pemerintah, tapi juga di masyarakat luas," kata Asren.

Sekolah Rakyat dirancang khusus untuk anak-anak dari keluarga miskin, sebagai bagian dari strategi besar pembangunan manusia Sumut yang lebih inklusif dan berkeadilan. Program itu bukan sekadar pembangunan gedung, tapi juga simbol kesetaraan akses pendidikan bagi seluruh warga negara, tanpa kecuali.

Sebagai seorang mantan perwira TNI berpangkat Kolonel yang kini bertugas di birokrasi sipil, Asren dikenal memiliki pendekatan yang tegas namun humanis. Ia percaya bahwa akar dari kemiskinan tidak hanya soal ekonomi, tetapi soal cara pandang.

"Paradigma miskin itu bukan takdir, bukan sekadar mindset, tapi cerminan dari cara berpikir. Dan cara berpikir itulah yang harus kita ubah," tutup Asren, menyampaikan pesan yang kuat bagi semua pihak.

Ia pun mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk mendukung program itu karena pendidikan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga tugas bersama dalam membangun masa depan bangsa. (*)

Sudung Situmorang Monitoring Penanganan Kasus Korupsi di Sumut

REI Sumut Siap Bangun 1.067 Rumah Polri

DPRDSU: Kemandirian APBD Sumut Membaik

Polda Sumut Panggil Pria Berinisial FD Terkait Dugaan Suap Bupati Remigo Berutu

Gaya Hidup Konsumtif Picu Kepala Daerah Korupsi

IMI Sumut Optimis Reli Internasional Hadir