DPRD Tinjau Kantor Bupati Tapteng, Fraksi Golkar: Kualitas Bangunan Perlu Diuji

Tapteng(harianSIB.com)

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng) meninjau bangunan Kantor Bupati, di Jalan Dr. Ferdinand Lumbantobing, Selasa (4/11/2025).

Kunjungan ini dilakukan anggota DRPD Fraksi Nasdem, Fraksi Golongan Karya, Fraksi PDI-Perjuangan Plus (PDI-P dan PKB), Fraksi DePan (Demokrat dan PAN). Namun, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Tapteng yang terkait proyek tersebut tidak hadir.

Pantauan wartawan di lokasi, Kantor Bupati yang tengah dalam proses pembangunan terdiri dari lima lantai. Tampak pemandangan di lantai 5 kondisi lantai telah dipasang granit dan dinding sudah tertata rapi, lift dapat dipergunakan.

Namun tidak dengan kondisi lantai 1,2,3 dan lantai 4 yang masih berantakan. Di beberapa ruangan tampak pecahan material semen dan batu berserak di hampir semua titik, belum ada listrik, kondisi semen tangga darurat sudah kupak-kapik meski telah menelan anggaran sebesar Rp84 miliar.

Baca Juga:

• Mengurus Izin PBG Harus Ada Dulu Sertifikat Keselamatan Kebakaran

Usai melihat kondisi bangunan seperti gambaran di atas, Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah, Joneri Sihite menyatakan setuju atas pembentukan panitia khusus (pansus) mengevaluasi kualitas dari bangunan tersebut.

"Bagaimana kualitas bangunan ini kalau tidak memang berkualitas jangan nanti menjadi

bencana yang bekerja di sini. Masyarakat Tapteng yang datang disini," ucap Ketua partai Golkar itu.

Oleh sebab itu, lanjut Joneri, Fraksi Golongan Karya setuju dibentuknya pansus sebelum dilanjutkan pembangunannya sesuai dengan tuntutan masyarakat.

Menurutnya, lantai 5 kantor tersebut sudah 90 persen dan sudah dapat dipergunakan.

"Yang di lantai 2 masih 40 persen, di lantai 1 bisa dibilang 60 persen, " bebernya.

Baca Juga:

• Fraksi PDI Perjuangan Plus Surati Ketua DPRD Tapteng

Sementara itu, menyusul statemen dari PDI-Perjuangan yang terlebih dahulu menyetujui pembentukan pansus disusul Fraksi Golongan Karya, Fraksi DePan juga menyatakan kesepakatannya guna mendorong percepatan pembangunan kantor bupati.

"Kami melihat masih gantunglah bangunan ini," timpal Fraksi Demokrat, Wansono Hutagalung.

Sementara itu, Fraksi PDI-Perjuangan, Joko Pranata Situmeang menguak fakta mengejutkan, bahwa belum ada Perda yang mengatur batas waktu pelaksanaan pembangunan kantor Bupati. Begitupun dengan master plannya belum diketahui pasti olehnya.

"Oleh sebab itu kita usulkan pansus, agar ini terang benderang. Nanti kita akan panggil OPD terkait, konsultan, hingga besaran angkanya dan kualitas akan disesuaikan," ucap Joko Situmeang. (**)

Baca Juga:

• Bentrok di Tapteng: Mobil Patroli Polisi Kawal Pendemo Sempat Dihadang

Mengurus Izin PBG Harus Ada Dulu Sertifikat Keselamatan Kebakaran

DPRD Tapteng Tolak Pembentukan Pansus Proyek Kantor Bupati

DPRD SU Bentuk Pansus PAD untuk Cegah Kebocoran dan Optimalkan Pendapatan Daerah

Pansus DPRD Medan Perkuat Aturan Kawasan Tanpa Rokok, Usia Pembeli Rokok Diusulkan Jadi 21 Tahun

DPRD Deliserdang Segel Bangunan Perusahaan Tanpa PBG di KIM Mabar

Lagi, DPRD Deliserdang Akan Limpahkan Dugaan Kebocoran PAD dari KIM Mabar ke Kejaksaan