Rakor Dengan KPK, Wali Kota Tanjungbalai Tegaskan Komitmen Tata Kelola Pemerintahan Bersih dan Akuntabel

Tanjungbalai (harianSIB.com)

Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim bersama KPK, menggelar rapat koordinasi (Rakor) pemantauan dan evaluasi Indeks Pencegahan Korupsi Daerah - 'Monitoring Controlling Surveillance for Prevention' (IPKD–MCSP) tahun 2025 di Aula Sutrisno Hadi, Kantor Wali Kota, Selasa (11/11/2025).

Rakor itu dilaksanakan dalam rangka percepatan pemenuhan dokumen kelengkapan IPKD–MCSP Kota Tanjungbalai tahun 2025 melalui aplikasi JAGA.ID, yang menjadi sarana pemantauan dan pelaporan capaian upaya pencegahan korupsi di daerah.

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari program nasional pencegahan korupsi terintegrasi, yang digagas KPK RI untuk memperkuat tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Hadir dalam Rakor mendampingi Wali Kota yakni, Wakil Wali Kota Muhammad Fadly Abdina, Sekretaris Daerah Nurmalini Marpaung, pimpinan OPD, serta tim perwakilan dari KPK RI yaitu Uding Juharudin, Kasatgas I.2 Direktorat Koorsup KPK RI, Renta Marito, PIC Sumatera Utara beserta jajaran.

Baca Juga:

• Wali Kota Tanjungbalai Pimpin Upacara Hari Pahlawan 2025

Dalam kesempatan itu, Mahyaruddin Salim menegaskan bahwa sesuai Pasal 6 huruf b Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, KPK memiliki mandat untuk melakukan koordinasi dan supervisi dengan instansi berwenang dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, serta dengan instansi pelayanan publik.

"Sejalan dengan amanah tersebut, Pemko Tanjungbalai berkomitmen meningkatkan capaian kinerja, serta memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel dalam upaya mendorong peningkatan IPKD, serta memperkuat sinergi antara Pemda dan KPK dalam mewujudkan pemerintahan daerah yang berintegritas," sebut Mahyaruddin.

Dijelaskan Mahyaruddin, Rakor itu membahas sejumlah agenda penting yang mencakup berbagai aspek tata kelola pemerintahan daerah, antara lain, Perencanaan dan Penganggaran, Pengadaan Barang dan Jasa, Pelayanan Publik, Aset/Barang Milik Daerah (BMD), Manajemen ASN (Aparatur Sipil Negara), Optimalisasi Pendapatan dan Pajak Daerah, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), serta integrasi sistem keuangan dan aset daerah.

Menurutnya, delapan sektor tersebut merupakan titik rawan korupsi yang harus terus diawasi melalui mekanisme pemantauan (monitoring), pengendalian (controlling), dan pengawasan (surveillance) terpadu.

Mahyaruddin mengajak seluruh jajaran OPD, untuk melengkapi dokumen dan data sesuai pedoman revisi penilaian MCSP 2025, serta menerapkan prinsip integritas di lingkungan kerja masing-masing.

"Langkah ini bukan sekadar memenuhi kewajiban administratif, tetapi menanamkan nilai integritas sebagai budaya kerja organisasi. Target kita jelas, sejalan dengan apa yang disampaikan Kasatgas I.2 Direktorat Koorsup KPK RI, berharap agar Pemko Tanjungbalai dapat mempertahankan dan meningkatkan capaian indeks MCSP untuk tahun 2025 sebesar 95 dari tahun sebelumnya meraih indeks sebesar 91," tegas Wali Kota.

"Untuk indeks Survei Penilaian Integritas (SPI), Kota Tanjungbalai juga diharapkan terus meningkatkan dengan target untuk tahun 2025 indeksnya bisa mencapai nilai 78," kata Wali Kota lagi.

Ia juga menyampaikan apresiasi, atas kehadiran Tim KPK yang terus mendampingi pemerintah daerah melalui kegiatan monitoring dan evaluasi.

"Kehadiran Tim KPK menunjukkan bentuk nyata sinergi pusat dan daerah dalam memperkuat upaya pencegahan korupsi. Ini momentum penting untuk menegaskan komitmen kita terhadap pemerintahan yang bersih dan berintegritas," pungkas Mahyaruddin.

Dalam kesempatan itu, Mahyaruddin mendampingi langsung tim perwakilan KPK RI dalam meninjau langsung lokasi proyek strategis tahun 2025 di Kota Tanjungbalai diantaranya,

1. Dinas Pendidikan

Kegiatan Revitalisasi SD Negeri 135563 Kota Tanjungbalai di jalan Amir Hamzah Kecamatan Sei Tualang Raso.

2. Dinas Kesehatan

Kegiatan Pengadaan atas Pekerjaan Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya (Premier One Manual Hospital Bed 2 Function + Matras + Overbed Table).

3. Dinas PUTR

Kegiatan Pembangunan Jalan HM.Nur Ujung menuju TPA. Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjungbalai. (**)

Sudung Situmorang Monitoring Penanganan Kasus Korupsi di Sumut

Sambut Natal, Jemaat GBKP dan Polres Tebingtinggi Bersihkan Gereja

Kombatan Sumut Bersama Aparatur Kecamatan Bersihkan Parit di Medan Tuntungan

Kelangkaan Berlanjut, Pemko Tanjungbalai Didesak Ambil Alih Penyaluran LPG 3 Kg

Fungsi Pembinaan, Pengawasan dan Pemeriksaan Dalam Menciptakan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersih

Kapolsek Simanindo Monitoring Alat Keselamatan Kapal di Tomok