6 Fraksi di DPRD Dairi Minta Bupati Rekomendasikan Pencabutan Izin Konsesi PT Gruti

Sidikalang (harianSIB.com)

Enam dari 7 fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan tegas menyatakan penutapan/ penghentian aktivitas PT Gunung Raya Utama Timber Industries (PT Gruti) di Desa Parbuluan VI, Jumat (28/11/2025) saat Sidang Paripurna DPRD Dairi penetapan Ranperda APBD TA 2026 menjadi Perda.

Adapun 6 fraksi yang menyatakan sikap penghentian aktivitas PT Gruti melalui pandangan akhir fraksi pada Sidang Paripurna DPRD Dairi yakni Fraksi Solidaritas Pertaki, Nasdem, PDI Perjuangan, Gerindera, Demokrat dan Fraksi Bersatu. Sementara fraksi Golkar tidak menyoroti keberadaan perusahaan perkebunan kopi itu.

Enam fraksi meminta Bupati Dairi, Vickner Sinaga merekomendasikan pencabutan izin konsesi PT Gruti ke ke Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Perusahaan perkebunan kopi itu terus melakukan pembalakan kawasan hutan di daerah Parbuluan VI dan sekitarnya. Pada hal, kawasan hutan tersebut merupakan penyangga air Danau Toba dan penahan erosi, sumber air PLTA serta sumber kehidupan masyarakat.

Perusahaan itu menimbulkan konflik sosial sehingga sebanyak 11 orang warga Desa Parbuluan VI ditangkap dan ditahan pihak kepolisian, dengan tuduhan pembakaran asset perusahaan.

Baca Juga:

• Anggota DPRD dan Bupati Dairi Siap Penjamin 11 Orang Warga Desa Parbuluan VI yang Ditahan Polisi

Mereka juga meminta kepada pihak kepolisian supaya melepaskan semua warga Desa Parbuluan VI yang ditangkap dan ditahan.

"Melihat kejadian bencana di Tapteng, Tapsel, Sibolga dan Taput, mereka benar memperjuangkan lingkungan agar tidak terjadi bencana yang tidak pernah diinginkan setiap manusia," ucap Fitrianto Berampu dari Fraksi PDI Perjuangan.

Ia juga mengatakan, jika mereka tidak segera dilepaskan, pihaknya akan turun ke Polres Dairi menyuarakan penderitaan yang dialami warga.

"Mereka punya keluarga di rumah. Mereka harus bisa dibebaskan karena memperjuangkan ruang hidup," ungkapnya.

Secara keseluruhan, fraksi menerima Ranperda APBD 2025 ditetapkan menjadi peraturan daerah (Perda).(**)

Nota Persetujuan Bersama Ranperda APBD Labura 2019 Ditandatangani

Empat Cangkir Kopi Sehari, Risiko Diebetes Tipe-2 Turun 25 Persen

Sandiaga Janjikan Kopiah Karanji Gorontalo Mendunia

Anggota Dewan Minim Hadir, Sidang Bahas Ranperda Ketenagakerjaan Ditunda

Wali Kota Medan Sampaikan Nota Pengantar Ranperda Perubahan RPJMD

Permintaan untuk Kopi Arabika Sipirok Cukup Tinggi