Komisi III DPRD Tebingtinggi Geram, Dinas PUPR Tak Mampu Jelaskan Sisa Anggaran Rp7,5 Miliar APBD 2025

Pekerjaan tersebut dilakukan adendum penambahan waktu kerja, namun dalam adendum tersebut berpotensi bermasalah hukum, dengan alasan adendum di laksanakan sebelum APBD ditetapkan menjadi perda APBD 2026, diduga pekerjaan kolam renang ini berpotensi gagal bayar.

Sementara itu, Dana Retensi 5% sudah dibayarkan kepada penyedia. Padahal seharusnya tidak dibayarkan dahulu kepada penyedia, karena itu adalah dana yang digunakan untuk membenahi apabila kerjaan yang sudah selesai ada yang harus di perbaiki.

Ketua komisi III Andar Alatas Hutagalung mempertanyakan pembangunan gedung eks-Kejaksaan dimana di kontrak diperuntukkan menjadi halaman Masjid Agung namun berubah menjadi halaman untuk orang berjualan.

"Apa yang menjadi dasar perubahan tersebut, kenapa di kontrak tidak sesuai dengan apa yang di bangun?, kemudian apakah bangunan-bangunan yang di bangun Pemko ini sudah ada Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)?", ucap ketua komisi III.

Dalam kondisi tersebut, komisi III melayangkan pertanyaan-pertanyaan kepada Kadis PUPR Tora Daeng Masaro namun satupun tidak dapat di jawab dengan alasan lupa dan tidak tahu. (*)

Sampah Sisa Tahun Baru Capai 100 Ton, DLH Simalungun Kerahkan Ratusan Petugas dan Puluhan Truk

Komisi III DPRD Kota Tebingtinggi Minta Dokumen Pekerjaan Realisasi Anggaran 2025

Serapan APBD Tebingtinggi Disorot, Tokoh Pemuda Nilai Cerminan Lemahnya Kepemimpinan

Bobby Nasution Tegaskan Tak Ada Pemangkasan Anggaran Penanganan Bencana Ratusan Miliar

Kejari Verifikasi Surat Sakit Faisal Hasrimy di Kasus Smartboard Langkat

APBD Tebingtinggi 2026 Disahkan Rp620,91 M, DPRD Soroti Lemahnya Penanganan Banjir