Polri Gelar Rakor Guna Perkuat Ketahanan Pangan Nasional

Tanjungbalai(harianSIB.com)

Dalam memperkuat ketahanan pangan nasional melalui ekosistem pertanian jagung pakan ternak, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menyelenggarakan rapat koordinasi bersama Kementan, Perum Bulog, BPK, Asosiasi Pabrik Pakan Ternak dan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) di Mabes Polri, Jumat (6/2/2026).

" Langkah strategis itu dilakukan untuk mengawal proses produksi jagung dari hulu hingga hilir, sekaligus memastikan kesejahteraan petani binaan Polri di berbagai wilayah Indonesia," ucap Kapolres Tanjungbalai melalui Kasubsi PIDM Sihumas Polres Tanjungbalai Ipda M Ruslan kepada harianSIB.com, Sabtu (7/2/2026).

Dalam Keterangannya, Ipda Ruslan menjelaskan bahwa Rakor tersebut diikuti oleh seluruh gugus tugas Polda se-Indonesia secara daring, dipimpin Karobinkar SSDM Polri selaku wakil posko gugus tugas ketahanan pangan Brigjen Langgeng Purnomo.

Brigjen Langgeng mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan analisa dan evaluasi hasil kinerja tahun sebelumnya dan Indonesia berhasil tanpa impor jagung pakan ternak pada tahun 2025 sehingga Rakor ini dilaksanakan untuk konsolidasi dan kolaborasi menjalankan strategi ke depan tahun 2026 menjadi lebih baik lagi.

Baca Juga:

• Polres Tanjungbalai Ringkus Kholel Pelaku Penganiayaan

Selain itu lanjutnya, di sisi hulu Polri hadir sebagai jembatan bagi Poktan jagung dalam mengatasi kendala permodalan. Melalui skema pembiayaan melibatkan Himbara, Polri memfasilitasi akses Poktan ke perbankan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Salah satu implementasi nyatanya terlihat di wilayah Polda Jawa Barat, tepatnya di Nagreg dan Ciamis, di mana petani mendapatkan kredit modal untuk kembali menanam dan memperluas lahan pertanian jagung.

Selain itu, Danang Andi Wijanarko selaku Senior Vice President BRI dalam paparannya mewakili Himbara menyampaikan bahwa BRI pada tahun 2026 sudah menyiapkan anggaran Rp.180T untuk pembiayaan KUR mikro di bidang pertanian termasuk ekosistem pertanian Jagung.

Kemudian, Polri melalui Gugus Tugas Ketahanan Pangan juga memberikan perlindungan kepada petani dengan menjaga stabilitas harga. Polri memastikan hasil panen petani tidak terjebak dijual ke tengkulak dengan harga rendah. Sebagai solusinya, Polri menjalin kerja sama dengan Perum Bulog untuk menyerap hasil panen dengan harga lebih baik.

Adapun pelaksanaan pengadaan jagung tahun 2026 oleh Bulog didasarkan pada Surat dinas Internal nomor SDI-217/DU000/PD.02.01/12012026 tanggal 12 Januari 2026 tentang pengadaan Jagung dengan target 1 juta ton untuk cadangan pangan pemerintah tahun 2026 dengan harga Rp.6.400 per kilogram.

Ipda Ruslan juga menjelaskan bahwa saat itu Brigjen Langgeng juga menyampaikan bahwa pihaknya fokus menjaga agar harga jagung di tingkat petani minimal sesuai dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP).

Karena di beberapa wilayah, seperti di Jabar dan Kalsel, kolaborasi ini mendorong pembelian harga yang berpihak ke petani jagung, yakni mencapai Rp6.400 per kg sesuai standar HPP Bulog.

Program itu bertujuan untuk mengembangkan lahan tidur, membebaskan petani dari jebakan tengkulak dan meningkatkan produksi jagung nasional. Dengan pendampingan manajerial yang tepat, diharapkan petani mampu membayar pinjaman modal tepat waktu dan meningkatkan taraf hidup mereka secara berkelanjutan.(*)

Ikuti Daring Rakor Nasional, Polres Pematangsiantar Dorong KUR dan Serapan Bulog Lindungi Petani Jagung

Apel Gelar Pasukan, Operasi Keselamatan Toba 2026 di Labuhanbatu-Labura Dimulai

Penganiayaan di Lapo Tuak Diselesaikan dengan Pendekatan Restorative Justice

Kunker Spesifik Komisi III DPR RI di Polda Sumut Bahas Reformasi Polri dan Kejaksaan

Bareskrim Selidiki Dugaan Saham Gorengan Usai IHSG Anjlok

Polres Simalungun Imbau Warga Waspada Cuaca Ekstrem