Penrad Siagian Bongkar Ketimpangan Pendidikan di Kepulauan Nias

Nias Selatan (harianSIB.com)

Anggota Komite I DPD RI Pdt Penrad Siagian, membongkar ketimpangan pendidikan serta kondisi sekolah-sekolah di Kepulauan Nias yang dinilai jauh dari standar kelayakan, sehingga perlu dilakukan audit menyeluruh anggaran pendidikan nasional di daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).

Sorotan itu disampaikan Penrad Siagian saat melakukan kunjungan kerja ke wilayah Pulau-Pulau Batu yang terdiri dari tujuh kecamatan di Kabupaten Nias Selatan, Minggu (29/2/2026) dalam agenda kunjungan kerja untuk menyalurkan bantuan alat tulis dan sembako kepada sekolah serta masyarakat di daerah terluar.

Di lapangan, Penrad menemukan sejumlah persoalan mendasar terkait kondisi sekolah yang dinilai belum memenuhi standar minimal sarana dan prasarana pendidikan, sehingga ketimpangan pendidikan tidak dapat lagi dipandang sebagai persoalan biasa.

"Melihat kondisi tersebut, sangat mencerminkan ketidak-merataan pembangunan antara wilayah daratan dan kepulauan, ujar Penrad saat mengunjungi sekaligus menyerahkan bantuan alat tulis sekolah ke SD Negeri Desa Marit Baru, SD Negeri Desa Silima Banua Marit, SMP Negeri 2 Pulau-Pulau Batu Utara, Desa Marit, SD Negeri Desa Sapitu Ewali, serta sejumlah sekolah dasar di tujuh kecamatan di Pulau Batu.

Baca Juga:

• Sumut Darurat Lapas Terjadi Overkapasitas, Peringkat 3 Nasional Warga Binaan Terbanyak

Selain di Nias Selatan, bantuan juga diberikan di Kabupaten Nias Barat, Nias Utara, Kabupaten Nias, dan Kota Gunungsitoli. Bantuan tersebut meliputi sembako, alat tulis, Alkitab, serta perlengkapan dapur.

Dari hasil kunjungan tersebut, terdapat sekolah yang belum memiliki kamar mandi layak, ruang belajar terbatas, serta sarana pendukung pendidikan yang tidak memenuhi standar minimal.

"Ini bukan sekadar soal kekurangan fasilitas, tapi soal keadilan. Bagaimana mungkin di satu sisi kita berbicara tentang digitalisasi pendidikan dan sekolah unggulan, sementara di sisi lain masih ada sekolah yang bahkan belum memiliki kamar mandi yang memadai," tegasnya.

Penrad juga mempertanyakan efektivitas kebijakan pemerataan anggaran pendidikan, khususnya bagi daerah 3T. Besarnya alokasi anggaran pendidikan nasional harus tercermin pada kondisi riil di lapangan. Jika tidak berdampak signifikan di wilayah seperti Kepulauan Nias, maka distribusi dan pengawasan anggaran perlu dievaluasi secara menyeluruh.

"Anggaran pendidikan kita besar. Tapi kalau sekolah-sekolah di Kepulauan Nias masih seperti ini, ada yang salah dalam sistem distribusi dan pengawasan. Negara tidak boleh hanya hadir di kota-kota besar," ujarnya.

Penrad memastikan akan membawa temuan tersebut ke tingkat nasional dan mendesak kementerian terkait melakukan audit menyeluruh terhadap kondisi sekolah-sekolah di wilayah 3T, khususnya Kepulauan Nias, sebab pembangunan infrastruktur pendidikan di daerah kepulauan memerlukan kebijakan afirmatif, alokasi anggaran khusus, serta pengawasan ketat agar tepat sasaran.(*).

Kejari Lubukpakam Dinas Pendidikan Gelar Gebyar Kreativitas Budaya untuk Anak SD dan SMP

LKP Ayu Salon P Siantar Buka Program Pelatihan Pendidikan Kecakapan Wira Usaha

Dewan Pendidikan Minta Disdik Pematangsiantar Data SD yang Siswanya Sedikit

Guru di Simalungun Diminta Tingkatkan Mutu Pendidikan

Sekolah Minggu Hanya Ibadah Anak-anak, Tidak Layak Masuk RUU Pendidikan Keagamaan

Pengurus KAKR GBKP Minta Pemerintah Ubah RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan