Penrad Siagian Bongkar Ketimpangan Pendidikan di Kepulauan Nias

"Ini bukan sekadar soal kekurangan fasilitas, tapi soal keadilan. Bagaimana mungkin di satu sisi kita berbicara tentang digitalisasi pendidikan dan sekolah unggulan, sementara di sisi lain masih ada sekolah yang bahkan belum memiliki kamar mandi yang memadai," tegasnya.

Penrad juga mempertanyakan efektivitas kebijakan pemerataan anggaran pendidikan, khususnya bagi daerah 3T. Besarnya alokasi anggaran pendidikan nasional harus tercermin pada kondisi riil di lapangan. Jika tidak berdampak signifikan di wilayah seperti Kepulauan Nias, maka distribusi dan pengawasan anggaran perlu dievaluasi secara menyeluruh.

"Anggaran pendidikan kita besar. Tapi kalau sekolah-sekolah di Kepulauan Nias masih seperti ini, ada yang salah dalam sistem distribusi dan pengawasan. Negara tidak boleh hanya hadir di kota-kota besar," ujarnya.

Penrad memastikan akan membawa temuan tersebut ke tingkat nasional dan mendesak kementerian terkait melakukan audit menyeluruh terhadap kondisi sekolah-sekolah di wilayah 3T, khususnya Kepulauan Nias, sebab pembangunan infrastruktur pendidikan di daerah kepulauan memerlukan kebijakan afirmatif, alokasi anggaran khusus, serta pengawasan ketat agar tepat sasaran.(*).

Kejari Lubukpakam Dinas Pendidikan Gelar Gebyar Kreativitas Budaya untuk Anak SD dan SMP

LKP Ayu Salon P Siantar Buka Program Pelatihan Pendidikan Kecakapan Wira Usaha

Dewan Pendidikan Minta Disdik Pematangsiantar Data SD yang Siswanya Sedikit

Guru di Simalungun Diminta Tingkatkan Mutu Pendidikan

Sekolah Minggu Hanya Ibadah Anak-anak, Tidak Layak Masuk RUU Pendidikan Keagamaan

Pengurus KAKR GBKP Minta Pemerintah Ubah RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan