Petani di 3 Kabupaten "Menjerit" Akibat Pupuk Bersubsidi Langka dan Irigasi "Hancur-lebur"

Padang Lawas(harianSIB.com)

Ribuan Petani di tiga kabupaten ( Kabupaten Padang Lawas, Padang Lawas Utara dan Tapanuli Selatan) semakin terjepit dan menjerit, akibat terjadinya kelangkaan pupuk bersubsidi dan "hancur-leburnya" jaringan irigasi, sehingga besar harapan mereka ada perhatian pemerintah, baik provinsi maupun pusat.

Hal itu disampaikan anggota DPRD Sumut Dapil 7 Kabupaten Paluta, Palas dan Tapsel Muniruddin Ritonga SHI kepada wartawan, Selasa (2/6) di DPRD Sumut menyampaikan hasil kegiatan resesnya di sela-sela kegiatan rapat paripurna dalam agenda penyampaian hasil reses di kabupaten/kota di Sumut.

"Akibat terjadinya kelangkaan pupuk tersebut, petani terpaksa membeli pupuk non-subsidi dengan harga mahal, sementara sebagian lahan persawahan terancam tidak produktif karena kekurangan pasokan air, akibat irigasi rusak," ujar Muniruddin Ritonga sembari menambahkan, para petani yang mayoritas menggantungkan hidup pada sektor pertanian dan perkebunan saat ini kehidupannya semakin terjepit.

Menurut politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Sumut ini, hingga saat ini petani masih menghadapi kesulitan memperoleh pupuk bersubsidi meski pemerintah telah mengalokasikan anggaran besar untuk mendukung sektor pertanian. Di lapangan, pupuk sering kali tidak tersedia saat dibutuhkan petani pada awal masa tanam.

Baca Juga:

• Rapat Paripurna DPRD SU Diwarnai Interupsi, Akibat Anggota Dewan Tidak Disiplin Waktu

"Keluhan ini hampir kami dengar di setiap titik reses. Petani mengaku pupuk subsidi sulit diperoleh. Kalaupun tersedia, sering datang terlambat sehingga tidak bisa dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan produktivitas tanaman," ujar politisi muda vokal ini.

Selain persoalan pupuk, Muniruddin juga menyoroti kerusakan jaringan irigasi yang terjadi di sejumlah sentra pertanian, membuat pasokan air ke lahan persawahan terganggu, terutama saat musim kemarau.

Akibatnya, tidak sedikit petani yang mengurangi luas tanam bahkan mengalihkan lahan persawahan menjadi perkebunan karena kesulitan mendapatkan sumber air yang memadai.

"Para petani di Palas, Paluta, dan Tapsel sangat memprihatinkan. Padahal daerah itu memiliki potensi besar sebagai kawasan pertanian. Namun jika persoalan irigasi terus dibiarkan, produksi pangan bisa menurun dan kesejahteraan petani ikut terdampak," katanya.

Muniruddin menegaskan, persoalan yang disampaikan masyarakat menjadi perhatian serius DPRD Sumu. Seluruh aspirasi yang diperoleh selama reses akan dibawa ke tingkat provinsi untuk diperjuangkan melalui pembahasan bersama pemerintah daerah dan instansi terkait," tandas Muniruddin.

Muniruddin juga meminta Pemprov Sumut melalui Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura serta instansi terkait untuk segera melakukan pemetaan terhadap wilayah-wilayah yang mengalami kerusakan irigasi dan kendala distribusi pupuk.

Menurutnya, langkah cepat dan terukur sangat dibutuhkan agar persoalan yang selama ini membebani petani tidak terus berulang setiap musim tanam.

"Kita ingin petani mendapatkan pupuk tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat sasaran. Begitu juga dengan irigasi yang harus segera diperbaiki agar produksi pertanian dapat meningkat dan ketahanan pangan daerah tetap terjaga," tegasnya.

Muniruddin menambahkan, petani merupakan ujung tombak perekonomian masyarakat pedesaan sekaligus penopang ketahanan pangan nasional. Karena itu, keberpihakan terhadap sektor pertanian harus diwujudkan melalui kebijakan yang nyata, bukan sekadar program di atas kertas.(*)

F-PDIP DPRD Sergai Minta Pemkab Upayakan Penambahan Pupuk Bersubsidi

KPK Terima Pengembalian Rp8 Miliar dari Suap Anggota DPRD Sumut

Anggota DPRD Sumut Muhri Fauzi Hafis Minta Drainase Jalan Sukarno-Hatta Binjai Timur Diperbaiki

4 Tersangka Suap Anggota DPRD Sumut Menyusul Segera Disidang

Bocah Pengidap HIV Terancam Diusir, Pemprov Sumut Kirim Tim ke Samosir

Masyarakat Sarogodung Butuh Perhatian Pemerintah