Pemkab Tapteng Siapkan Sistem Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak

Menurutnya, peran keluarga dan masyarakat dinilai sangat krusial, mengingat anak-anak adalah generasi penerus yang kelak menentukan arah masa depan bangsa dan negara.

"Ketika anak salah dididik dan anak bermasalah, mungkin ke depannya pemerintahan ini juga akan bermasalah," tegas Jonnedi.

Ia juga menegaskan, agar pembentukan PATBM di tingkat desa dan kelurahan perlu dipercepat. Dengan cakupan wilayah Tapteng yang terdiri dari 159 desa dan 56 kelurahan, pemerintah kabupaten memiliki keterbatasan sumber daya sehingga keterlibatan aktif masyarakat mutlak diperlukan untuk mendeteksi dan menangani persoalan anak sejak dini.

Pemkab juga mendorong percepatan pembentukan serta penguatan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) agar sistem pelayanan menjadi lebih jelas dan mudah dijangkau oleh masyarakat.

Hal senada ditegaskan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tapteng, Rahmadiah Hanum, mengungkapkan bahwa persoalan anak merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.

Melalui kehadiran PATBM, masyarakat yang menjadi akar rumput, diharapkan mampu berfungsi sebagai mata dan telinga yang peka terhadap berbagai potensi persoalan anak di lingkungan sekitarnya.

Polresta Deliserdang Tangkap Pelaku Kekerasan Seksual Pada Penyandang Disabilitas Hingga Hamil

Polres Karo Ringkus Tersangka Pemerkosa Pelajar

TK Kemala Bhayangkari 11 Tarutung Direvitalisasi, Kapolda Sumut: Pendidikan Anak Usia Dini Fase Fundamental

Polres Labuhanbatu Ringkus Terduga Pelaku Cabul Terhadap Gadis Belia

Peringati Hari Anak Nasional, Anggota DPR RI Novi Sitorus Serahkan Enam Sepeda untuk Anak Berprestasi

Ratusan Siswi SMPN 1 Sidamanik Ikuti Imunisasi HPV Program BIAS