DPRD Soroti Lamanya Jabatan Plt di Nias: Jangan Biarkan Pejabat Rangkap Tugas Bertahun-tahun

Karena itu, rangkap jabatan yang berlangsung lama dinilai berpotensi membuat pejabat tidak dapat bekerja secara maksimal pada tugas pokok dan fungsinya.

Sorotan lainnya diarahkan pada sejumlah camat yang juga diberi tugas menangani organisasi perangkat daerah (OPD). Paulus menilai camat seharusnya dapat berkonsentrasi sebagai ujung tombak pelayanan pemerintahan di tingkat kecamatan. Jika terlalu banyak dibebani tugas tambahan di OPD, dikhawatirkan perhatian terhadap pelayanan masyarakat, koordinasi pemerintahan desa dan pengawasan pembangunan di wilayah kecamatan menjadi kurang optimal.

Paulus berharap Pemkab Nias segera menuntaskan pengisian jabatan definitif secara transparan dan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Ia meminta proses tersebut tidak hanya mengejar percepatan pelantikan, tetapi juga memastikan pejabat yang ditempatkan benar-benar memiliki kompetensi serta mampu bekerja penuh sesuai jabatan yang diemban.

"Yang paling penting pelayanan kepada masyarakat jangan terganggu. Kalau memang sudah ada mekanisme dan persetujuan untuk pengisian jabatan, kita berharap segera dituntaskan," pungkasnya.

Selanjutnya, Ketika hal ini dikonfirmasi kepada Ketua DPRD, Sabayuti Gulo hanya menanggapi santai "Itu kewenangan kepala daerah selaku pembina kepegawaian, " ujarnya. (*)

Wabup Darma Wijaya Lantik Herlan Panggabean Jadi Asisten Pemum Pemkab Sergai

Antisipasi Risiko Gagal Panen, Petani Sergai Diimbau Manfaatkan Asuransi Tanaman Padi

Polda Sumut Panggil Pria Berinisial FD Terkait Dugaan Suap Bupati Remigo Berutu

Paripurna DPRD Tebingtinggi Penyampaian Pandangan Umum Fraksi Molor 1,5 Jam

Swasembada Pangan Ala Orba Diungkap, Petani Tidak Sejahtera dan Tidak Bebas Tanam Padi

Dojo Karo Siap Ikuti Kejurnas Karate Full Contact Piala Pangkostrad