Sinode Godang ke-68 HKBP Berakhir, Ephorus Harapkan Hasil Dilaksanakan Seluruh Pelayan Gereja

Tapanuli Utara(harianSIB.com)

Sinode Godang ke-68 Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) yang berlangsung pada tanggal 5 - 8 Oktober 2026 di Seminarium Sipoholon berakhir dengan merumuskan beberapa hal - hal penting untuk kemajuan HKBP.

Sebanyak 1700 an orang yang tergabung dari pendeta dan utusan sinode dari seluruh distrik hadir mengikuti Sinode Godang tersebut.

Sinode Godang ke 68 HKBP mengusung Tema, " Beriman dan Berhikmat di Era Kecerdasan Buatan" (Amsal 3:5) dan Sub tema , " Keluarga sebagai sekolah iman dalam membentuk generasi yang bijak memanfaatkan kecerdasan buatan."

Sinode Godang tersebut berlangsung dengan suka cita dan penuh hikmat.

Baca Juga:

• Rayakan HUT ke-165, HKBP Siapkan Ibadah Raya di Gelora Bung Karno

Peserta Sinode Godang HKBP yang hadir dibagi beberapa kelompok untuk mendiskusikan dan membahas hal - hal penting untuk diputuskan di dalam persidangan Sinode Godang.

Majelis Persidangan Sinode Godang ke 68 HKBP terdiri dari Pdt Banner Siburian MTh sebagai Ketua, Dra. Sandra Sidabutar, Pdt. Dr. Sukanto Limbong, St. Marfin Tanjung dan Pdt. Rintalori Sianturi, MTh

Ephorus HKBP Pdt Dr Victor Tinambunan MST yang diwawancarai SIB di acara penutupan Sinode Godang ke 68 HKBP, Kamis (8/10/2026) malam menyampaikan, Sinode Godang ke-68 HKBP berlangsung sukacita dan keputusan diharapkan dapat dijalankan bersama.

" Pelaksanaan Sinode Godang HKBP berlangsung dengan baik, penuh kehangatan dan dalam suasana damai. Seluruh peserta dinilai aktif mengikuti setiap tahapan persidangan hingga proses pengambilan keputusan, " ujarnya.

Menurutnya, proses persidangan berlangsung terbuka dan kondusif tanpa ada pertentangan di antara peserta.

Ia juga mengapresiasi kinerja majelis pimpinan persidangan yang dinilai mampu memimpin jalannya persidangan secara bijaksana.

Menurutnya, sejak awal hingga akhir persidangan, para peserta menunjukkan partisipasi yang baik.

Terkait keputusan-keputusan yang dihasilkan dalam Sinode Godang, Ephorus berharap seluruh hasil persidangan dapat diteruskan kepada sinode-sinode distrik dan dilaksanakan oleh seluruh pelayan gereja sesuai dengan tugas dan porsinya masing-masing.

Sementara itu, terkait persiapan Ibadah Raya peringatan HUT ke-165 HKBP yang akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Ephorus menyambut baik acara tersebut.

Ephorus berharap kegiatan tersebut dapat menjadi momentum kebersamaan seluruh warga HKBP sekaligus mempererat integrasi dan kebersamaan jemaat dari berbagai daerah.

Selain itu, kehadiran Presiden Republik Indonesia dalam rangkaian kegiatan tersebut juga diharapkan dapat menjadi kesempatan bagi Kepala Negara untuk menyapa secara langsung warga HKBP yang hadir.

" Kita berharap seluruh yang hadir dapat mengikuti kegiatan itu dengan baik. Kehadiran Bapak Presiden juga menjadi hal yang kita nantikan, sehingga beliau dapat menyapa warga HKBP yang hadir dalam perayaan tersebut," ungkapnya.

Setelah melalui seluruh rangkaian pembahasan pada acara penutupan Sinode Godang, Tim perumus Sinode Godang memutuskan hasil - hasil pembahasan dari Sinode yaitu, Sinode Godang mendorong Komisi Teologi HKBP untuk melakukan kajian teologis sebagai dasar penyusunan pernyataan iman mengenai berbagai isu kontemporer, termasuk kecerdasan buatan atau AI.

Sinode Godang menerima dan mengapresiasi berita jujur taon Ephorus HKBP. Sinode Godang menerima dan mengapresiasi dengan beberapa catatan dan rekomendasi sebagai berikut, mengusulkan pemberdayaan seluruh komisi yang ada di lingkungan HKBP, termasuk Komisi Transformasi HKBP agar dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal.

Sentralisasi keuangan HKBP dengan sistem persentase minimal 55% dan 45% tetap diberlakukan. Pengelolaan sentralisasi keuangan tetap dilaksanakan oleh Badan Pengelola Sentralisasi Keuangan (BPSK).

Sistem pemilihan pimpinan HKBP tetap mengikuti ketentuan yang tercantum dalam aturan dan peraturan HKBP Tahun 2022 setelah amandemen keempat yaitu, Kepala Departemen Diakonia berasal dari unsur pendeta yang memiliki kompetensi dan panggilan pelayanan di bidang diakonia, calon praeses dipilih dalam Sinode Distrik dan ditetapkan dalam Sinode Godang, jarak waktu pelaksanaan Sinode Distrik dengan Sinode Godang paling lama 1 bulan, Sinode Godang menetapkan pelaksanaan sinode pada awal Oktober, bertepatan dengan peringatan ulang tahun HKBP, Serah terima jabatan pimpinan HKBP sebagai pembina dan pejabat terkait dilaksanakan secara serentak pada saat serah terima jabatan atau pelantikan pimpinan HKBP.

Setiap distrik melalui bidang Marturia mendirikan dan mengembangkan pos-pos panggilan atau pos pelayanan baru di wilayah pelayanannya.

Aturan dan Peraturan HKBP yang telah diamendemen diberi nama Aturan dan Peraturan HKBP Tahun 2026–2036.

Dan Sinode Godang menyetujui revitalisasi bangunan Rumah Sakit HKBP.

Sekretaris Tim Perumus Sinode Godang ke 68 HKBP, Pdt Sarlen Lumbantobing MA membacakan keputusan hasil pembahasan Sinode sebagai berikut :

Tema dan Subtema Sinode Godang HKBP ke 68. Bahwa perkembangan teknologi, termasuk kecerdasan buatan (AI) merupakan realitas kehidupan manusia yang perlu disikapi dengan bijaksana, beretika, dan bertanggung jawab.

Oleh karena itu, Sinode Godang mendorong Komisi Teologi HKBP untuk melakukan kajian teologis sebagai dasar penyusunan pernyataan iman mengenai berbagai isu kontemporer, termasuk kecerdasan buatan atau AI.

Sinode Godang mengusulkan agar HKBP merekomendasikan kepada pemerintah untuk menyusun regulasi atau undang-undang yang memberikan perlindungan kepada masyarakat terhadap dampak penggunaan kecerdasan buatan atau AI, terutama terkait keamanan dan perlindungan data masyarakat Indonesia, khususnya basis data jemaat yang menggunakan teknologi AI.

Berita Jujur Taon Ephorus HKBP.

Sinode Godang menerima dan mengapresiasi laporan jujur taon Ephorus HKBP dengan beberapa catatan dan rekomendasi sebagai berikut, mengusulkan pemberdayaan seluruh komisi yang ada di lingkungan HKBP, termasuk Komisi Transformasi HKBP agar dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal.

Sentralisasi keuangan HKBP dengan sistem persentase minimal 55% dan 45% tetap diberlakukan. Kemudian mengusulkan pelaksanaan audit independen sebagai bagian dari penguatan fungsi pengawasan keuangan, khususnya terhadap BPSK sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat 2 tentang Aturan dan Peraturan HKBP setelah amandemen keempat.

Mengingat salah satu tantangan pelayanan gereja adalah belum optimalnya kehadiran jemaat dalam peribadahan, perlu dilakukan pembaruan strategi pelayanan yang relevan dengan perkembangan zaman.

Oleh karena itu, direkomendasikan pembekalan dan pembinaan kepada para pelayan, khususnya dalam meningkatkan kualitas ibadah, fasilitas pendukung, penyampaian khotbah, serta pengembangan pembinaan dan karier pelayan.

Perlunya klarifikasi terhadap seluruh ketentuan terkait partohonan HKBP dalam rangka meningkatkan kualitas pendampingan pastoral.

Mengusulkan agar persiapan pembentukan distrik baru Barus Raya dirancang dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan aturan dan peraturan HKBP setelah amandemen keempat.

Dengan mempertimbangkan dampak penutupan TPL terhadap kondisi ekonomi sebagian jemaat, HKBP perlu secara proaktif memberdayakan ekonomi serta mendampingi jemaat dan masyarakat yang terdampak.

Sentralisasi keuangan dan sistem penganggaran. Sentralisasi keuangan HKBP dengan sistem persentase minimal 55% dan 45% tetap diberlakukan.

Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan sentralisasi keuangan, perlu dilakukan penguatan melalui langkah-langkah berikut, melaksanakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan, termasuk perampingan birokrasi, penerapan sistem pengeluaran satu pintu, serta pemetaan distrik berdasarkan jumlah jemaat dan mengoptimalkan badan usaha HKBP untuk meningkatkan pemasukan guna mendukung pelaksanaan sentralisasi keuangan.

Kemudian meningkatkan jumlah jemaat yang mengikuti Ibadah Minggu melalui peningkatan kualitas pelayanan peribadahan dan pembinaan rutin kepada para pelayan, baik di tingkat huria, distrik maupun Kantor Pusat HKBP. Mengingat persembahan dalam ibadah Minggu merupakan salah satu sumber utama pemasukan sentralisasi keuangan.

Selanjutnya pengelolaan sentralisasi keuangan tetap dilaksanakan oleh Badan Pengelola Sentralisasi Keuangan (BPSK).

Kemudian memaksimalkan pelaksanaan mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pengawasan terhadap pengelolaan sentralisasi keuangan.

Selain itu perlu melaksanakan verifikasi rutin oleh distrik untuk meningkatkan ketertiban dan kualitas pelaporan dalam pelaksanaan sentralisasi keuangan, sehingga seluruh komponen persembahan yang telah ditetapkan persentasenya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu 55% dan 45%.

BPSK perlu mengupayakan sumber pendanaan di luar persembahan untuk menopang kebutuhan sentralisasi keuangan, sehingga kenaikan gaji, kenaikan golongan, dan tunjangan lainnya dapat dipenuhi.

Dalam rangka efisiensi anggaran, perlu dilaksanakan perampingan birokrasi, baik di tingkat pusat maupun distrik, agar pimpinan gereja dapat lebih intensif melaksanakan pengawasan, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan sentralisasi keuangan.

Dan Bendahara Umum HKBP secara ex officio menjadi anggota atau komisioner BPSK

Selanjutnya amandemen aturan dan peraturan HKBP. Sistem pemilihan pimpinan HKBP tetap mengikuti ketentuan yang tercantum dalam aturan dan peraturan HKBP Tahun 2022 setelah amandemen keempat yaitu, Kepala Departemen Diakonia berasal dari unsur pendeta yang memiliki kompetensi dan panggilan pelayanan di bidang diakonia, calon praeses dipilih dalam Sinode Distrik dan ditetapkan dalam Sinode Godang, jarak waktu pelaksanaan Sinode Distrik dengan Sinode Godang paling lama 1 bulan, Sinode Godang menetapkan pelaksanaan sinode pada awal Oktober bertepatan dengan peringatan ulang tahun HKBP, serah terima jabatan pimpinan HKBP sebagai pembina dan pejabat terkait dilaksanakan secara serentak pada saat serah terima jabatan atau pelantikan pimpinan HKBP.

Setiap distrik melalui bidang Marturia mendirikan dan mengembangkan pos-pos panggilan atau pos pelayanan baru di wilayah pelayanannya.

Aturan dan Peraturan HKBP yang telah diamendemen diberi nama Aturan dan Peraturan HKBP Tahun 2026–2036.

Badan Pengelola Sentralisasi Keuangan (BPSK). Sinode Godang menerima dan mengapresiasi laporan BPSK dengan memperhatikan hal-hal berikut, mendorong BPSK agar tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana pembayaran dan pencatat arus kas masuk maupun keluar, tetapi juga secara aktif mengupayakan sumber penerimaan mandiri untuk menutupi defisit anggaran yang telah ditetapkan.

BPSK perlu memperhatikan dan mengupayakan pemenuhan hak-hak pelayan terkait kenaikan gaji dan kenaikan golongan sesuai dengan ketentuan aturan dan peraturan HKBP.

Sinode Godang juga menyetujui perlunya pengendalian penerimaan dan pengeluaran melalui penerapan efisiensi serta penghematan anggaran.

Ketentuan mengenai pengelolaan keuangan dan pengembalian dana atau calon pelayan kepada para pelayan perlu diperjelas sesuai dengan maksud keputusan yang disampaikan dalam persidangan.

Transparansi, akuntabilitas, audit dan disiplin keuangan. Sinode Godang memutuskan perlunya peningkatan transparansi, akuntabilitas, audit, dan sinkronisasi laporan keuangan. Laporan keuangan perlu disusun secara komprehensif, berbasis angka, serta didukung oleh integrasi dan sinkronisasi data antara BPSK dan Badan Audit.

Sinode Godang menyetujui bahwa laporan audit harus memberikan penjelasan khusus apabila ditemukan permasalahan pada pos-pos anggaran yang mengalami pembengkakan atau realisasi anggaran melebihi 50% dari anggaran yang ditetapkan. Penjelasan tersebut diperlukan untuk mengetahui penyebab terjadinya pembengkakan anggaran.

Sinode Godang memutuskan bahwa setiap temuan Badan Audit wajib ditindaklanjuti secara konkret. Tindak lanjut tersebut harus menjadi dasar penyelesaian temuan dan penerbitan laporan audit final yang dipublikasikan secara transparan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sinode Godang menyetujui perlu pengawasan kepada huria dalam penyetoran 55 persen dari setiap persembahan serta penguatan mekanisme pencatatan agar tidak terjadi pencatatan ganda.

Sinode Godang juga menyetujui pengaktifan dan penguatan fungsi pengawasan serta audit di tingkat distrik, resort dan huria.

BPSK perlu melakukan optimalisasi aset dan pengelolaan badan usaha profesional.

Sinode Godang menyetujui pembenahan administrasi hukum dan legalitas seluruh aset HKBP, khususnya aset yang bermasalah dalam kepemilikan atau ketidaksesuaian antara dokumen sertifikat dan kondisi fisik.

Sinode Godang menyetujui evaluasi unit usaha yang kurang produktif serta mengusulkan pengelolaannya oleh pihak ketiga yang profesional untuk meningkatkan pemasukan HKBP.

Sinode Godang juga menyetujui pengintegrasian seluruh penerimaan badan usaha, seperti Sopo Nomensen, Sopo Marpikir dan usaha sejenis, agar disetorkan secara resmi kepada BPSK.

Sinode Godang menyetujui sinkronisasi data antara BPSK, badan audit, dan seluruh pengelola badan usaha HKBP untuk menyelaraskan alokasi penerimaan dana.

Sinode Godang menyetujui revitalisasi bangunan Rumah Sakit HKBP.

Pembangunan Rumah Sakit HKBP tidak hanya mencakup perbaikan fisik dan penyediaan peralatan, tetapi juga pembenahan SDM, manajemen, kualitas pelayanan dan branding agar rumah sakit tidak sekadar menjadi tempat meminta surat rujukan.

Sinode Godang menyetujui penggalangan dana sebesar Rp166 miliar melalui mekanisme yang akan ditetapkan panitia, termasuk perincian biaya pembangunan per unit atau kamar agar jemaat dapat memilih bagian yang ingin didukung. Sinode juga mengimbau jemaat mendukung pembangunan rumah sakit melalui gerakan donasi Rp 10.000,-.

Keputusan tersebut kemudian akan dituangkan dalam Tona Ephorus HKBP untuk diserahkan kepada setiap gereja HKBP di seluruh distrik untuk dibacakan oleh pada ibadah Minggu. (*)

KRP HKBP Pdt Dr Robinson Butarbutar Apresiasi Sinode Godang yang Beridentitas Suku Batak

Sinode Godang Diwarnai Unjuk Rasa Puluhan Pemuda Peduli HKBP

Cawapres Ma ruf Amin Dijadwalkan Bertemu Ephorus HKBP

Konas HKBP Hasilkan 76 Keputusan untuk Dibawa ke Sinode Godang

Mantan Ephorus HKBP Pdt WTP Simarmata Daftar Calon Anggota DPD RI

Tanpa Prosedur, Ephorus HKBP Nyatakan Pelantikan Direktur RS HKBP Balige Tidak Sah