Pemkab Pakpak Bharat Gelar Musrembang Tigkat SKPD

Pakpak Bharat (SIB)- Sebagai bagian penting dari proses perencanaan partisipatif dan merupakan salah satu tahapan dalam proses penyelenggaraan pembangunan yang merupakan rangkaian lanjutan dari musrenbang Kecamatan yang akan dibawa untuk Musrenbang tingkat Kabupaten, pimpinan SKPD ( Satuan Perangkat Kerja Daerah ) melaksanakan Musrenbang.

Acara dipimpin Bupati Pakpak Bharat, Remigo Yolando Berutu, MBA dilaksanakan selama dua hari Senin/Selsa (11-12/3) di Aula Bappeda, Kompleks Panorama Indah Sindeka, Salak.

 Kepala Bapeda Ir. Parlaungan Lumban Toruan, MSi dalam laporannya menyampaikan, Forum SKPD ini merupakan salah satu tahapan dalam proses perencanaan pembangunan sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, dimana proses penyelenggaraan pembangunan dilaksanakan secara bersama – sama antara pemerintah dan seluruh komponen masyarakat.

Aspirasi dan kebutuhan peserta berperanan besar dalam menentukan keluaran hasil Musrenbang. Selain itu juga bersifat inklusif dan partisipatif sehingga melibatkan dan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua stakeholders untuk menyampaikan masalahnya, mengidentifikasi posisinya, mengemukakan pandangannya, menentukan peranan dan kontribusinya untuk menghasilkan output nyata, sebagai hasil kesepakatan kolektif dari semua peserta.

 Artinya masyarakat tidak lagi dijadikan hanya sebagai objek dari pembangunan tetapi masyarakat diikutsertakan dalam proses penentuan arah kebijakan, sebut Parlaungan.

Bupati  dalam arahannya mengemukakan kebijakan pembangunan yang dilakukan harus tepat sasaran. Remigo menyebut, segala permasalahan  yang ada pada isu stategis seperti rendahnya daya beli masyarakat, belum optimalnya pemanfaatan ekonomi wilayah yang bertumpu pada keunggulan komperatif, belum terpenuhinya secara optimal kebutuhan dasar masyarakat terutama masyarakat kurang mampu terhadap layanan kesehatan, pendidikan, air bersih, dan listrik, pembenahan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi dan air bersih yang memadai, masih rendahnya kualitas sumber daya manusia terutama angkatan kerja produktif, belum optimalnya sistem pengelolaan pertanian dan perkebunan masyarakat yang merupakan modal peningkatan kesejahteraan.

“Belum terpadunya antar lintas SKPD, mengakibatkan pembangunan berjalan sendiri-sendiri dan tidak terfokus.Oleh sebab itu, mari kita pecahkan bersama seluruh persoalan pembangunan daerah ini, karena persoalan yang ada  merupakan motivasi dan harapan kita untuk membangun daerah yang kita cintai ini”, tegas Bupati.

Dalam penyusunan program dan kegiatan, SKPD harus memperhatikan indikator – indikator capaian kinerja, Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan pencapaian Millennium Development Goals (MDGs) sehingga terlihat kontribusi Program dan kegiatan tersebut pada penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Pakpak Bharat,sebut Remigo.

Kegiatan ini dihadiri Asisten Pemerintahan Sahat Banurea Msi, Asisten Administrasi dan Pembangunan Ir. Sustra Ginting, Msi, para pimpinan SKPD, UPT Dinas Bina Marga Propinsi Sumatera Utara, Anggota DPRD Komisi A Anggiat Banurea, Komisi C Mahadi Lembeng dan Serru Berutu.(B6/c)


Simak berita lainnya di Harian Umum Sinar Indonesia Baru (SIB). Atau akses melalui http://epaper.hariansib.co/ yang di up-date setiap hari pukul 13.00 WIB.