Polres akan Selidiki Dugaan Mark Up DKP Langkat

Langkat (SIB)- Polres Langkat akan melakukan penyelidikan terkait kasus dugaan mark up (penggelembungan anggaran)  di Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kabupaten Langkat.

"Benar kita masih mengumpulkan laporan dari pihak Intelkam, bila memang ada menyalahi aturan, tidak menutup kemungkinan dapat melakukan penyelidikan," tegas Kapolres Langkat AKBP Dwi Asmoro MH SIK melalui Kasat Reskrim AKP Agus Sobarna Praja SH SIK, ketika ditanya wartawan,  Selasa (10/11).

Mencuatnya kasus dugaan mark up tersebut, setelah mahasiswa mengatasnamakan GM-PBB, melakukan unjuk rasa untuk menemui Kadis Kebersihan dan Pertamanan Langkat Syahmadi, beberapa waktu lalu. Kapolres yang mantan Kanit Reskrim Polsek Medan Area ini akan  melakukan penyelidikan. Bahkan diakuinya, selain pihak Intelkam, anggotanya dari Sat Reskrim juga diberi tanggung jawab untuk membuat laporan terkait kasus ini.

" Ia.., kemarin ada juga anggota saya yang menghadiri aksi demo itu. Makanya, kita tengah menunggu laporan dari Intelkam. Bila memang tidak ada, laporan dari anggota Sat Reskrim kan ada," ujar Agus, ketika disinggung bagaimana jika tidak ada laporan dari Intelkam.

Sebelumnya, mahasiswa tergabung Gerakan Mahasiswa Peduli Birokrasi Bersih (GM-PBB) Kabupaten Langkat, menggelar aksi  unjuk rasa  di kantor Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Langkat, Selasa (3/11).

Dalam aksinya tersebut, mereka mendesak Bupati Langkat H Ngogesa Sitepu SH secepatnya mencopot Kadis DKP Syahmadi karena diduga  melakukan penggelembungan harga proyek pengadaan belanja dinas tahun 2014.

Menurut kordinator unjuk rasa lapangan Ferry Anggriawan dan rekannya Yahya, kedatangan mereka untuk mempertanyakan sejumlah  pengadaan maupun belanja dinas DKP tahun 2014 yang diduga telah terjadi penyimpangan dengan cara menggelembungkan anggaran (mark up).

Dalam pertemuan itu mereka menyebut sejumlah belanja dan pengadaan anggaran DKP 2014 terjadi mark up dan terjadi penyimpangan di lapangan seperti   belanja peralatan kebersihan  dan bahan pembersih berupa sapu  mencapai pagu anggaran Rp 102.239.000 yang dinilai cukup fantastis, biaya perobatan buruh harian lepas Rp 28 juta, biaya pemeliharaan rutin/berkala kantor Rp192 juta.

Selain itu belanja pakaian kerja lapangan dengan anggaran Rp 96 juta untuk 384 stel dengan anggaran Rp 250 ribu perstelnya yang dinilai mereka terlalu mahal. Belanja modal gudang daur ulang sampah plastik Rp 49,8 juta, belanja modal pengadaan lampu hias  jalan Rp 1,6 miliar serta biaya perawatan taman kota  dan pembuatan taman pulau jalan masing masing Rp 49 dan Rp 75 juta diduga banyak terjadi kecurangan.  (B-03/f)