Pemko Tebingtinggi ‘Terancam’ Tidak Mendapat DID Rp 30 Miliar

Tebingtinggi (SIB)- Jika pembahasan APBD Tahun Anggaran 2016 tidak tuntas tepat waktu, maka Pemerintah Kota (Pemko) Tebingtinggi ‘terancam’ tidak mendapat Dana Insentif Daerah (DID) sebesar Rp 30 miliar dari pemerintah pusat. Soalnya pembahasan APBD tepat waktu salah satu syarat mendapat DID sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 8/PMK.07/ 2014

“Daerah yang mendapat DID adalah Kab/Kota  yang melaksanakan fungsi pelayanan masyarakat dengan baik dan mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD), serta menetapkan APBD tepat waktu,” jelas Ketua LSM Pembela Kesatuan Tanah Air (Pekat) Indonesia Bersatu Taufik Sipayung

Ditambahkan Taufik Sipayung,  WTP yang diraih Tebingtinggi pertama kalinya bukanlah hal yang gampang, segampang  membalikkan telapak tangan. WTP itu diraih dengan segala upaya, kerja keras   dan  terobosan terutama  dalam pengelolaan keuangan daerah maka itu dapat diraih dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) perwakilan Sumatera Utara

“Persoalannya sekarang  apakah DPRD kita bersedia bekerja keras menyelesaikan pembahasan APBD kita tuntas dengan tepat waktu. Ini sudah pertengahan Desember, waktu sudah mendesak. Kita selaku masyarakat Tebingtinggi tentu berharap hal ini tidak disia-siakan begitu saja, karena dana sebesar itu tentu sangat bermanfaat untuk pembangunan Tebingtinggi kearah yang lebih baik,” tambah Taufik  sembari mengatakan, meskipun, pemanfaatan dari DID itu hanya ditekankan pada beberapa sektor namun hal itu sangatlah bermanfaat

Wakil Ketua DPRD Tebingtinggi MHD Hazli Azhari Hasibuan ST MSc saat dikonfirmasi SIB di ruangan kerjanya mengatakan, dirinya memahami kekawatiran masyarakat tersebut diapun berjanji akan berusaha mensukseskan pembahasan APBD ini hingga bisa tuntas tepat waktu sesuai aturan yang ada sehingga dana DID dari pemerintah pusat bisa sampai ke Tebingtinggi. “Selama ini kita belum membahas KUA-PPAS  karena kita disibukkan dengan tugas-tugas seperti reses,” terang Hazli

Diapun menambahkan bahwa Banggar DPRD Tebingtinggi telah melakukan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). “Harapan kita bisa semua berjalan lancar dan selesai tepat waktu,” jelas Hazli. (C17/h)