Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
Senin, 29 Juni 2026
LIVE

DPRD Menilai Wali Kota Tanjungbalai Gagal Mengelola Birokrasi dan Tak Berpihak kepada Kepentingan Rakyat

- Rabu, 03 Februari 2016 23:04 WIB
364 view
DPRD Menilai Wali Kota Tanjungbalai Gagal Mengelola Birokrasi dan Tak Berpihak kepada Kepentingan Rakyat
Tanjungbalai (SIB)- Rapat paripurna DPRD Tanjungbalai, Selasa (2/2) digedung dewan dipimpin Plh Ketua DPRD Tanjungbalai Laiden Butarbutar SE dihadiri 25 anggota dewan dengan agenda Pandangan Umum Fraksi terhadap nota pengantar Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) akhir masa jabatan Wali Kota Tanjungbalai Thamrin-Rolel tahun 2011-2015, menyoroti laporan  keuangan Pemko hasil audit BPK memberikan rapot merah (Disclaimer) ,serta mutasi  jadi ajang jual beli jabatan

Ketua Fraksi Hanura Hj Nessy Aryani Sirait dalam pandangan Fraksinya mengatakan,tiga tahun hasil audit Badan Pemeriksaan Keungan (BPK) memberikan rapot nilai merah (Disclaimer ) pada laporan keuangan Pemko Tanjungbalai ,serta Silpa anggaran yang setiap tahunnya membesar dan nongkrong dalam APBD belum lagi masalah mutasi yang seolah - olah menjadi hobbi dan mainan bagi kepeminpinan wali kota untuk terus melakukan mutasi dengan dalih penyegaran. Alasan yang selalu terasa Klise ,karena sering kali orang - orang yang ditunjuk tidak memperhatikan kepatutan dan kelayakan,

Ketua Fraksi PDI-P DPRD Herna Veva Amd dalam pandangan Fraksinya mengatakan, Wali Kota Tanjungbalai dinilai gagal dalam menggelola birokrasi pemeritahan hal ini dapat dinilai dari laporan keuangan Pemko yang mendapat nilai dari BPK Disclaimer, serta Wali kota dinilai tidak mengindahkan Peraturan Undang undang No 5 tahun 2014 tentang aparatur Sipil Negara ,UU NO 1 tahun 2015 yang telah dirubah menjadi UU NO 8 tahun 2015 tentang disiplin PNS,6 bulan sebelum massa jabatan Wali kota berakhir tidak melakukan mutasi, namun tiga hari yang lalu wali kota masih melakukan mutasi.
Ditambahkan Herna Veva, lima tahun terakhir kota Tanjungbalai sangat jauh tertinggal dengan kota - kota lain di Sumatera Utara disebabkan  Pemko yang tidak mampu melakukan menangement pemerintahan yang “Good Goverment” dan “Clean Goverment” ,tidak satu aspek pun yang mampu menopang peningkatan kesejateraan masyarakat kota Tanjungbalai.

Ketua Fraksi Gerindra DPRD ,Antoni Darwin Nasution mengatakan adanya kecenderungan anggaran tidak berpihak kepada kepentingan masnyarakat karena program dan anggaran masih jauh dari target dalam pemamfaatan anggaran tersebut seperti penghibahan anggaran terhadap BUMD (PDAM) menjadi temuan penyalahgunaan anggaran kasus tersebut sedang ditangani Tipikor Polda Sumatera Utara.(D18/17/19/c)
SHARE:
Tags
dprd menilai wali kota tanjungbalai gagal mengelola birokrasi dan tak berpihak kepada kepentingan rakyat
komentar
beritaTerbaru