Komnas PA Harapkan Bupati Simalungun Peduli dengan Masa Depan Anak

Simalungun (SIB)- Ketua Umum Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) Arist Merdeka Sirait berharap Bupati Simalungun yang akan terpilih pada Pilkada 10 Pebruari 2016 mendatang benar- benar peduli dengan masa depan anak. “Pemimpin yang peduli dengan masa depan anak. Penundaan Pilkada Siantar dan Simalungun berpengaruh terhadap orangtua dan anak,” ujar Arist Merdeka Sirait, Senin (1/2).

Arist Mereka tetap konsisten memperjuangkan hak dan keadilan bagi anak. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah program strategis negara untuk mewujudkan hak konstitusional anak atas pendidikan. Dalam menghadapi era globalisasi informasi, keluarga juga dituntut menjadi benteng atau garda terdepan untuk menstransformasikan nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai keagamaan dan sosial, sehingga anak mempunyai karakter untuk menghargai perbedaan, toleransi serta perbedaan pendapat.

Pembangunan karakter anak sejak usia dini sangat dipercaya dapat membentengi anak dari segala dampak negatif dari informasi dan teknologi. Bahkan dapat membentengi anak dari prilaku menyimpang semisal dampak negatif pornografi dan penggunaan internet atau media sosial secara tidak sehat. Untuk itu, Komnas PA menginisiasi gerakan nasional memutus mata rantai kekerasan terhadap anak melalui gerakan mendorong pemerintah1, dalam hal ini Pemkab Simalungun yang kelak akan dipimpin Bupati Simalungun terpilih untuk mengorganisir peran serta masyarakat membentuk Tim Reaksi Cepat (TRC) perlindungan anak di masing-masing desa, kampung, RT maupun RW.

Sehingga masyarakat mempunyai tanggungjawab memberikan perlindungan terhadap anak yang potensial menjadi korban. Pendidikan yang dicanangkan pemerintah tidak akan tercapai tanpa diikuti dengan program strategis dan alokasi anggaran yang cukup untuk memerdekakan anak dari keluarga miskin. Oleh sebab itu, keluarga harus betul-betul menyiapkan anak-anak yang berkarakter sehingga anak akan terbebas dari belenggu kebodohan dan mampu mempertahankan jati diri dari berbagai ancaman seperti eksploitasi, penganiayaan, penelantaran dan diskriminasi. (C05/l)