Komnas PA dan Anggota DPRDSU Minta Polisi Usut Kasus Kain Kasa Tinggal di Perut Pasien

Medan (SIB)- Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak, Arist Merdeka Sirait angkat bicara atas kasus kain kasa yang tertinggal di dalam perut Ferdinan,  pasien berumur 1 tahun 7 bulan, warga Jalan Sidorukun, Perumahan Sidorukun Indah, Kelurahan Pulobrayan Darat II, Medan Timur.

Arist akan  datang ke Medan untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi terhadap kasus Ferdinan. "Kalau itu dibutuhkan, kita akan datang ke Medan," kata Arist kepada wartawan melalui ponsel, Senin (12/9) sembari menambahkan Perlindungan Anak sangat prihatin atas kejadian yang menimpa Ferdinan).
Menurut Arist, catatan rekam medis rumah sakit sangat penting karena dapat mengetahui apakah peristiwa yang dialami Ferdinan tersebut malpraktek atau tidak. "Kalau memang benar ada kain kasa itu sudah menjadi alat bukti," ungkapnya.

Saat ini katanya, langkah yang dilakukan keluarga Ferdinan  melaporkan ke Polda Sumut sudah tepat. Sebab, pihak keluarga korban sebelumnya sudah dua kali melayangkan surat untuk memertanyakan hal tersebut, namun tidak direspon manajemen RS Columbia Asia.

"Saya minta kepada Polda Sumut wajib membongkar kasus yang menimpa Ferdinan apakah itu malpraktek atau tidak," pintanya.

Dengan adanya peristiwa seperti ini, menurutnya lagi, pihak RS Columbia Asia Medan seharusnya terbuka dan harus bertanggungjawab. "Rekam medis Ferdinan harus diberitahukan dan dijelaskan kepada pihak keluarga," jelas Arist.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi E DPRD Sumut Ir Zahir MAP menduga pihak RS Columbia Asia mau cuci tangan atas kejadian ini. Hal itu dikatakan Zahir menanggapi pernyataan Direktur RS Columbia Asia, Prof Dr Sutomo Kasiman didampingi General Manager, Rheinhard Lumban Tobing yang mengaku  hingga kini pihaknya belum pernah sekalipun menerima penjelasan atas keluhan yang dialami pasien dari keluarga Ferdinan.

"Dengan segala hormat kepada masyarakat dan media perlu diberitahu, RS Columbia sangat menghormati dan menjaga kerahasiaan segala informasi mengenai rekam medis pasien kami. Oleh karena itu kami memberi penjelasan hanya langsung kepada keluarga dari pasien," ungkapnya kepada wartawan di lantai 1 RS tersebut, Jumat (9/9) sore.

Zahir yang juga Ketua Fraksi PDIP DPRD Sumut ini meminta Kapolda Sumut Irjen Pol Drs Raden Budi Winarso harus segera buat aksi karena polisi  yang paling berwewenang untuk mengambil rekam medis tersebut.

"Masalah ini jangan sengaja dibungkamkan. Kalau ada pihak keluarga yang memberitahu instansi kami di DPRD Sumut, Komisi E yang membidangi kesehatan segera menjembatani persoalan ini. Kami siap untuk menjadi fasilitator. Kita juga akan panggil pihak Polda Sumut untuk hadir bila kasus ini dibawa ke kantor DPRD Sumut," tegasnya. (A18/c)