Warga Pinggiran Rel Unjukrasa Tolak Penggusuran Tanpa Relokasi

Medan (SIB)- Ratusan warga bersama anak-anak mereka yang masih menggunakan seragam SD dan SMP yang tergabung dalam Forum Komunitas Masyarakat Pinggir Rel (FK-MPR) unjuk rasa  ke DPRD Sumut, Kamis (15/9).  Mereka memrotes penggusuran yang dilakukan PT KAI (Kereta Api Indonesia) tanpa adanya relokasi.

Seperti diketahui, ujar pengunjuk rasa, pemukiman masyarakat pinggir rel akan segera digusur seiring pembangunan rel kereta api ganda oleh PTKAI, sehingga menimbulkan protes dari warga yang bermukim di sepanjang pinggiran rel kereta api di Kota Medan dan menolak penggusuran tanpa ada relokasi.

"Kami menuntut pemerintah agar bertanggung jawab terhadap relokasi masyarakat dari pemukiman yang ada saat ini. Kami tetap menolak  penggusuran daerah sepanjang rel oleh PT KAI,  tanpa adanya relokasi untuk tempat tinggal layak dan manusiawi," ujar pimpinan aksi massa Tonggo Hutabarat dalam orasinya di depan gedung DPRD Sumut.

Setelah setengah jam berorasi dengan memblokir Jalan Imam Bonjol di depan gedung  DPRD Sumut, sejumlah perwakilan dari FK MPR akhirnya diterima  Wakil Ketua Komisi C DPRD Sumut Hanafiah Harahap dan sangat mendukung tuntutan masyarakat, karena penggusuran tanpa relokasi sangat tidak manusiawi.

Di hadapan Hanafiah Harahap, Tonggo membacakan pernyataan sikap masyarakat yang terdiri  dari 11 poin, di antaranya penolakan penggusuran tanpa adanya relokasi ke tempat yang layak, meminta Pemprov Sumut dan Pemko Medan menyelesaikan lahan di pinggir rel ketera api dan beberapa tuntutan lainnya yang tidak berkaitan dengan penggusuran rel kereta api.

"Kami juga meminta agar surat kami terdahulu kepada anggota dewan ditindaklanjuti, sebab pertemuan dengan Komisi A beberapa waktu lalu disepakati agar pembangunan tersebut distanvaskan, tapi hingga kini belum ada realisasinya," ujar Ketua  FK-MPR Joni Naibaho.

Hanafiah menyatakan dirinya mendukung perjuangan yang dilakukan masyarakat bersama seluruh elemen masyarakat lainnya.

"Masyarakat harus fokus, agar tuntutan berhasil. Saya juga lahir dan dibesarkan dipinggiran rel jadi saya sangat paham kondisi di sana. Saya tidak mau masyarakat ditunggangi pihak lain," ujarnya  emosi karena masyarakat menuding anggota dewan terkesan tidak peduli penderitaan rakyat.

Ratusan warga pinggir rel itu juga mendatangi Kantor Gubernur Sumut meminta kepedulian Pemprov Sumut, Kamis (15/9). Aksi demo ini juga sempat memacetkan arus lalulintas di sekitar wilayah Kantor Gubsu.

Dalam orasinya, massa aksi meminta agar pemerintah memberikan solusi atas nasib yang menimpa mereka setelah keluarnya kebijakan penggusuran oleh PT KAI selaku pemilik lahan di areal pinggiran rel KA di Kota Medan.

"Sudah berulang kali kita memohon agar ada perhatian dan solusi dari pemerintah, tetapi sampai hampir satu tahun, tidak juga ada solusi yang diberikan," ujar Erwin dalam orasinya.

Aksi sempat memanas saat massa memaksa masuk dan bertemu Gubsu HT Erry Nuradi bisa diberikan solusi relokasi pasca penggusuran. Namun Gubsu disebutkan  sedang bertugas di Tanjungbalai. Begitu juga Sekdaprov Hasban Ritonga dikatakan sedang berada di Jakarta. Sehingga massa disambut Staf Ahli Gubernur Bidang Hukum Dinsyah Sitompul. (A03/A12/c)