Pelimpahan Pengelolaan Pendidikan Menengah ke Pemprovsu, Oktober 2016

Medan (SIB)- Pelimpahan kewenangan pengelolaan pendidikan menengah kepada Pemerintah Provinsi Sumut (Pemprovsu) akan dimulai Oktober 2016. Hingga saat ini proses pendataan guru dari kabupaten/kota masih belum selesai. Masih ada daerah yang belum menyerahkan datanya kepada BKD Sumut. Kondisi ini kalau tidak segera diselesaikan bisa berdampak terhadap ketidakjelasan status guru dan proses penggajian.

"Masih ada sekitar 7 daerah lagi yang belum menyerahkan datanya kepada kami. Memang kalau data soft copynya sudah diberikan namun data riilnya belum diserahkan kepada kami baik dari Sekdanya ataupun dari kepala dinasnya," ujar Plt BKD Sumut, Kaiman Turnip, Jumat (16/9) di Medan.

Tujuh Daerah yang belum menyerahkan datanya tersebut dikatakan Kaiman yakni Simalungun, Samosir, Taput, Madina, Nias Selatan, Gunung Sitoli juga Sibolga.
Dampaknya, jika hingga awal Oktober nanti ketujuh daerah ini belum juga mengirim datanya maka status guru yang berada di daerah tersebut akan tidak jelas, karena statusnya tidak masuk dalam data sebagai aparatur sipil negara Pemprovsu, dan dampak lainnya tentu persoalan penggajian juga tidak akan keluar.

"Mau tidak mau apapun ceritanya per Oktober pengalihan kewenangan itu akan berjalan. Dampaknya tentu status guru bisa tidak jelas dan bisa tidak gajian," jelas Kaiman.

Oleh karena itulah kata dia, pihaknya sudah menyurati daerah yang hingga saat ini masih belum juga mengirimkan data riil keberadaan guru dan pengawai pada pendidikan menengah ke daerah. "Kita sudah kirimkan surat, makanya ini kita harapkan Dinas Pendidikan Sumut juga bisa menindaklanjutinya, jangan sampai nanti saat pengalihan kewenangan berjalan nasib guru jadi tidak jelas," terangnya.

Di tempat terpisah, Kabid Pendidikan Menengah dan Tinggi Disdik Sumut, Hamidah Pasaribu mengatakan hingga saat ini sudah semua daerah yang mengirimkan datanya ke Disdik Sumut. "Memang sebelumnya masih ada tujuh daerah lagi, tapi kalau hari ini sudah semua mengirim datanya, hari ini ada dua daerah lagi yang sudah mengirimkan datanya. Jadi sudah semua data dari daerah masuk, hanya saja kita tinggal melakukan penyempurnaan data saja," terang Hamidah.

Artinya kata dia, saat ini pihaknya tinggal melakukan penyisipan data yang kurang dengan melakukan penyempurnaan antara data dari BKD dengan data dari dinas pendidikan masing-masing daerah.

"Kami saat ini tinggal menyisip data saja, mana data yang kurang, misalnya ada data dari BKD kalau di Tebing Tinggi jumlah guru sebanyak 100, namun dari dinas datanya ada 102 guru, makanya ini yang akan kami telesuri, dan insya Allah, Senin (19/9), seluruh data akan kami serahkan ke BKD Sumut, jadi tidak ada lagilah data guru yang bermasalah, semua sudah kita proses," jelasnya.

Dia pun mengatakan untuk proses pendataan ini pihaknya melakukan tiga tahap pertama tahap pendataan personel guru ASN yang diserahkan ke BKD, kedua proses pendataan penggajian yang diserahkan ke Biro Keuangan dan untuk aset sekolah datanya akan diserahkan kepada biro perlengkapan dan aset.

"Untuk saat ini jumlah guru di Sumut yang PNS ada sekitar 19 ribu orang, dan ditambah staf dan pengawas yang bakal dilimpahkan kepada Pemprovsu ada berkisar 24 ribu orang," jelasnya. (A12/h)