Moderamen GBKP Sikapi Serius Suara Bising Pabrik PHPO di KIM II Mabar

Medan (SIB)- Badan Pekerja Majelis Runggun (BPMR) GBKP Mabar, Rabu (14/9) di Gedung GBKP Mabar melakukan pertemuan dengan Moderamen GBKP dan Badan Pekerja Majelis Klasis (BPMK) Medan Pembangunan Delitua membahas sikap terkait operasional pabrik PT PHPO di kawasan KIM II Mabar, Medan yang sangat mengganggu kehidupan masyarakat sekitarnya terlebih saat kegiatan ibadah minggu maupun kegiatan gereja lainnya.

Kepada Moderamen, Pdt Jepta pelawi dan Ketua BPMR GBKP Mabar Pt T Pinem menjelaskan, kebisingan suara pabrik PHPO dan polusi udara yang ditimbulkan sudah berlangsung sekira 6 bulan. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengatasi gangguan tersebut, baik itu mengadu kepada Pemprovsu melalui BLH (Badan Lingkungan Hidup), Pemkab Deliserdang, DPRDSU, DPRD Medan dan Deliserdang serta instansi terkait lainnya. Namun sejauh ini belum ada hasil dan titik terang yang ditemukan. Masyarakat tetap harus mendengar suara yang bising, udara yang beraroma tak sedap dan kebanjiran ketika hujan. Disebutkan, selain rumah warga di sekitar kawasan tersebut ada juga Gereja HKBP dan Musholla.

"Mungkin karena kami warga Dusun XIX Mabar, Desa Saentis Percut Seituan yang tinggal di kawasan ini adalah masyarakat kecil hingga gaungnya tidak menggema dan tidak diperdulikan," katanya.

Anehnya lagi kata Pdt Jepta, setiap ada perwakilan instansi atau lembaga yang meninjau situasi lingkungan mereka, suara bising mesin PHPO yang jaraknya hanya belasan meter dari rumah warga kecil, saat kunjungan berakhir suara kembali bising. Memang pernah juga mesin itu dimatikan, namun hanya beberapa hari saja, tapi setelah itu kembali beroperasi.

Dijelaskan, kawasan lahan yang menjadi tempat tinggal warga telah dihuni sejak 1978. Jadi yang datang mendekat ke masyarakat itu adalah PT PHPO yang berada di lahan pengembangan kawasan KIM, sementara sebelum pabrik PHPO dibangun, masyarakat sudah tinggal menetap di kawasan tersebut.

Perjuangan untuk mendapatkan keadilan kata Pdt Jepta akan terus dilanjutkan. Warga yang terimbas akibat keberadaan PHPO tetap solid, bersatu memperjuangkan haknya.

Menanggapi pernyataan Pdt Jepta, Ketua Umum Moderamen GBKP Agustinus Purba dan Sekum Pdt Rehpekta Ginting setelah mendengar masukan dari BMPR GBKP Mabar yang disampaikan Ketua Pt T Pinem Pdt Maslan Sitepu dan anggota Moderamen lainnya sepakat mengatakan, bila pendekatan melalui pemerintahan tidak berhasil, akan dicari jalan atau alternatif lain dan diupayakan sampai kepada Presiden Jokowi. Karena diyakini, walaupun pemerintah ingin investor masuk untuk mempercepat pembangunan, namun tentu tidak dengan mengorbankan masyarakat.

Namun  sebelum upaya itu dilakukan, katanya harus digalang kembali kesatuan masyarakat sekitar dan dibentuk tim dengan anggota perwakilan semua elemen dan lintas agama.

"Kita serius dengan permasalahan ini karena mengganggu kehidupan masyarakat. Kita akan berjuang secara terpadu. Gereja harus tampil membela masyarakat terutama yang tertindas. Gereja harus jadi garam dan terang," katanya. Disebutkan juga akan dijalin komunikasi dengan Pimpinan Pusat HKBP.

Pada kesempatan itu, Pdt Agustinus juga mengingatkan agar semua warga dalam menyampaikan aspirasinya tidak anarkis walaupun kebisingan suara dan aroma yang tak sedap mempengaruhi jiwa dan emosional. hadir pada pertemuan itu, Kabid Diakonia Moderamen Pdt Rosmalia Barus, Kabid SDM Pdt Sarianto Purba, Kabid Pembinaan Pdt Yunus Bangun dan Biro Hukum Champion Ginting. (R5/h)