Penyaluran PBI-BPJS Disinyalir Tidak Tepat Sasaran

Medan (SIB) -Penyaluran Penerima Bantuan Iuran (PBI) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) untuk warga miskin di  Medan disinyalir tidak tepat sasaran. Hal ini tergambar dari data PBI baik dari Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Jamkesmas Sumut dan Medan Sehat yang tidak sinkron dengan data penduduk miskin dari BPS atau Pemko Medan sehingga terjadi penggelembungan penduduk miskin dari 5-10 persen menjadi berkisar 40 persen lebih.

"Kondisi ini perlu ada perbaikan ke depan agar dana APBD Medan tidak tergerus," ujar Ketua Pansus Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DPRD Medan HT Bahrumsyah dalam rapat pansus dengan Dinas Kesehatan Kota Medan di ruang Banggar, Kamis (29/9). Seperti disampaikan Kadinkes Kota Medan melalui Sekretaris Drg Irma Suryani jumlah PBI BPJS terintegrasi dari JKN  450.736, Provinsi 49.310 dan Medan Sehat 253.375 dengan total keseluruhan 803.711.

"Jumlah ini menggambarkan terjadinya peningkatan jumlah penduduk miskin dari 240 ribuan dengan asumsi penduduk Medan 2,4 juta menjadi 8 ribuan lebih,"
tegasnya Bahrum. Lebih lanjut Ketua DPD PAN Kota Medan itu juga mengimbau kepada Dinas Kesehatan agar melakukan penyortiran data PBI BPJS supaya tidak terjadi tumpang tindih penganggaran.

Selain masalah data BPJS, Pansus juga menemukan ketidaksinkronan anggaran yang dibacakan Dinkes dengan data buku besar yang ada di Pansus. 

Ketidaksinkronan anggaran ini juga mempengaruhi pada anggaran lainnya yang menjadikan BPJS PBI sebagai acuan data untuk membagikan bantuan sosial seperti bantuan beasiswa miskin dan lainnya. Anggota Pansus dari PDIP Wong Chun Sen Tarigan mempertanyakan program penghapusan gizi buruk yang masih ditemukan di Medan berjumlah 113 orang. Sedangkan anggota Pansus lainnya Waginto mempertanyakan database BPJS kesehatan yang tidak sinkron antara satu dengan data Pemko Medan.

Dalam kesempatan itu, Sekretaris Dinkes Medan Drg Irma Suryani mengutarakan dinasnya hanya menerima data dari pusat dan Sumut. Dinkes Medan tidak  memiliki kewenangan untuk sinkronisasi. (A10/c)