Kepsek SMA/SMK di Medan Dukung SMA dan SMK Dikelola Pemprovsu

Medan (SIB)- Sejumlah Kepala Sekolah (Kepsek) SMA dan SMK Kota Medan mengapresiasi keputusan pemerintah yang menetapkan kewenangan pengelolaan Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) oleh Pemprovsu bukan lagi pemerintah kabupaten/kota seperti selama ini.

Kepsek SMAN 13 Medan Nurhalimah Purba SAg kepada SIB, Senin (3/10) mengapresiasi langkah pemerintah tersebut sebab tujuannya memajukan dunia pendidikan. Pemerintah telah terlebih dahulu mengkaji dampak positifa dan negatifnya bila dikelola oleh Pemprovsu.

"Saya selaku kepala sekolah hanya mengapresiasi dan mendukung sebab tujuannya untuk kemajuan dunia pendidikan Sumut ini. Kalau mengenai jauh dekatnya lokasi kantor dinas nantinya tidak ada masalah sebab lokasi kantor dinas ada di Medan. Itu menjadi masalah bagi SMA/SMK kabupaten/kota yang jauh dari Medan seperti Nias dan daerah lainnya," ujarnya.

Hal senada juga dikatakan Kepsek SMKN 2 Medan Sukardi SPd MM. Ia mendukung pengelolaan SMA dan SMK oleh Pemprovsu, sehingga Pemko dan Pemkab dapat fokus untuk pembangunan daerahnya tidak ikut lagi mengelola SMA dan SMK seperti terjadi selama ini.

"Pemko dan Pemkab sudah cukup mengelola sekolah tingkat TK, SD dan SMP sederajat yang jumlahnya juga cukup banyak sehingga lebih fokus untuk pembangunan daerah kabupaten/kota seperti penanggulangan banjir dan infrastruktur," katanya.

Kepsek SMAN 11 Medan Drs K Lumbantoruan MPd juga mendukung program pemerintah sehingga terjadi persaingan untuk maju lebih. Karena selama ini hanya beberapa sekolah saja menjadi saingan, tetapi dengan dikelola Pemprovsu saingan menjadi luas termasuk dari kabupaten/kota Sumut.

"Hal ini juga dapat memotivasi anak didik lebih giat lagi belajar sebab persaingan untuk belajar bertambah banyak, bukan hanya satu kota, tetapi dari 33 kabupaten/kota se-Sumut yang akan bersaing untuk kemajuan dunia pendidikan," jelasnya.

Kepsek SMA Yos Sudarso Medan Drs Marulak Sipayung MMis juga mendukung program pemerintah mengalihkan pengelolaan SMA dan SMK ke Pemprovsu.

"Kami dari SMA swasta juga mendukung karena tujuannya adalah untuk kebaikan pendidikan ke depan. Pengalihan kewenangan pengelolaan SMA/SMK ke Pemprovsu sejak Sabtu 1 Oktober 2016 kemarin seharusnya sudah dapat disosialisasikan ke sekolah-sekolah dan diberlakukan secepatnya," pungkasnya. (A14/q)