Dana Desa Lebih Tepat Diumumkan di Balai Desa

Medan (SIB)- Prof Dr Maidin Gultom SH MHum mengatakan, sah-sah saja ada usulan Wapres Jusuf Kalla agar dana desa diumumkan di rumah ibadah, agar masyarakat mengerti. "Itu boleh dan dimanapun pengumuman itu bisa dibuat asal ada izin dari rumah ibadah. Karena itu demi kebaikan bersama.  Tapi itu dilakukan di luar acara-acara ibadah seperti di gereja. Habis acara ibadah baru ada sosialisasi dana desa itu. Pengumuman itu jangan dikaitkan dengan ibadah," kata Maidin Gultom, Rabu (9/8) mengomentari pendapat Wapres Jusuf Kalla terkait penggunaan dana desa diumumkan di rumah ibadah.

Kalau kemungkinan dana desa dikorupsi, menurut Gultom itu bisa terjadi karena ketidaktahuan para perangkat dan kepala desa tentang penggunaan dana desa itu. "Di kota-kota saja bisa korupsi padahal kepala desa atau lurah sudah banyak berpendidikan tinggi. Kalau di desa-desa jarang yang sarjana sehingga banyak tak mengetahui aturannya. Karena korupsi itu bisa saja karena kesalahan prosedur. Juga karena tingkat pendidikan seseorang bisa terjerat korupsi," ucapnya.

Menurutnya, sebaiknya  gubernur atau bupati membentuk tim untuk melakukan sosialisasi penggunaan dana desa ini dengan mengundang perangkat-perangkat desa. "Perlu dibentuk dan terbitkan SKnya untuk tim sosialisasi itu. Kita dari Fakultas Hukum Unika juga siap membantu kalau ada timnya," kata Maidin yang juga Dekan Fakultas Hukum Unika itu.

Dikatakannya, di desa biasanya ada Balai Desa sebagai tempat pertemuan, maka di situ lebih cocok diumumkan tentang dana desa itu. "Kalau pun dibuat di rumah ibadah seperti kata Wapres JK, silahkan. Sosialisasi dana desa itu perlu untuk open manajemen, penggunaan terbuka dan dananya dari mana, harus dijelaskan," kata Maidin Gultom yang juga penasehat hukum dalam kasus-kasus korupsi.

Sebagaimana diketahui, tahun  2017 terjadi peningkatan signifikan anggaran dana desa dari pemerintah pusat yang dipimpin Presiden Jokowi yang diterima kabupaten/kota di seluruh Indonesia termasuk Sumut. (A01/q)