Wakil Ketua DPRD Medan Desak Pemko “Blaklist” Kontraktor

Medan (SIB) -DPRD Medan mendesak  Dinas PU Pemko Medan cepat-cepat mengangkut tumpukan tanah lumpur bekas galian parit yang dikerjakan perusahaan kontraktor pelaksana proyek. Jangan biarkan tanah galian parit menumpuk di badan jalan  mengganggu masyarakat.

Lebih parah lagi, kondisi itu bisa mengakibatkan terjadinya kecelakaan pengendara, .

Wakil Ketua DPRD Medan Ihwan Ritonga SE menyampaikan hal itu kepada wartawan, Rabu (9/8) menyikapi adanya tumpukan lumpur bekas galian parit di Jalan Selamat Ujung Kecamatan Medan Amplas beberapa waktu lalu dan di kawasan lain di Kota Medan.

"Saya juga merasakan dampak tumpukan galian parit yang dibiarkan lama akhirnya mengganggu pengguna jalan. Kita juga sudah banyak menerima keluhan masyarakat terkait itu," ujar Ihwan.

Diingatkan politisi Gerindra ini, ke depan Dinas PU harus memiliki standar operasional yang jelas, sehingga tidak terjadi tumpukan tanah bekas galian drainase di pinggir jalan seperti sekarang ini.

"Pemborong hendaknya tidak melakukan pekerjaan asal-asalan tanpa memikirkan dampaknya bagi masyarakat sekitar. Begitu juga dengan pemborong nakal yang melanggar ketentuan, disarankan supaya diblacklist. "Kita memang mengapresiasi pembangunan di Kota Medan, tapi sangat disayangkan minimnya pengawasan dari pihak -pihak terkait yang akhirnya pekerjaan tidak maksimal," ujarnya lagi.

Gorong-gorong di Simpang Amplas
Sementara itu terkait keluhan warga Kelurahan Timbandeli Simpang Amplas yang kerap menjadi langgaran banjir karena tidak maksimalnya fungsi gorong-gorong, Ihwan mendesak Dinas PU Medan supaya menyikapinya dengan serius. Jika perlu adanya perbaikan yang harus melibatkan Dinas PU Provinsi  Sumut maupun pusat, supaya segera dilakukan kordinasi dengan mereka. (A13/c)