KPK Ikut Melakukan Penyelidikan

Medan (SIB) -Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan terlibat dalam penyelidikan adanya temuan anak pengusaha dan Kapolsek yang masuk sekolah favorit SMA Negeri 1 Medan,  lewat jalur rawan melanjutkan pendidikan (RMP) atau fasilitas untuk siswa yang secara ekonomi kurang mampu atau harus memiliki surat miskin. Hal itu dikatakan Kepala Sub Bagian Program, Tugas Perbantuan dan Informasi Publik Dinas Pendidikan Pemprovsu Elisabeth Simanjuntak.

"Soal nasib kedua anak itu, belum bisa saya jawab. Akan ditentukan nanti setelah Tim dari KPK, Ombudsman Perwakilan Sumut dan Kadis Pendidikan Sumut
melakukan pertemuan. Tapi intinya pasti ada tindakan yang dilakukan," jelas Elisabeth sambil menambahkan bahwa pertemuan itu dikabarkan antara  Senin (14/8) atau Selasa (15/8) mendatang.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Sumut Arsyad Lubis ketika dihubungi tak kunjung mengangkat telepon selulernya. Begitu juga ketika disambangi di ruang kerjanya, orang nomor satu di Disdik Sumut itu tak berada di tempat.

Humas SMA Negeri 1 Medan B Agus mengatakan pihak sekolah tidak bisa mengambil keputusan terhadap dua siswa yang merupakan anak oknum Kapolsek dan pengusaha yang masuk sekolah favorit dengan memanfaatkan jalur surat miskin.

"Keputusan ada di Dinas Pendidikan Sumut. Kalau kata Dinas Pendidikan dipindahkan, kita siap saja memindahkan," katanya.

Sebelumnya, Kepala Ombudsman Perwakilan Sumatera Utara, Abyadi Siregar menjelaskan, timbulnya persoalan ini akibat adanya persekongkolan kepala lingkungan, lurah dan orangtua. "Kenapa surat miskin keluar? Pasti ada unsur kesengajaan. Tidak masuk akal kalau Kepling tidak tahu kondisi warganya. Masa kaya dibilang miskin. Kuncinya ada di bawah. Kepling dan Lurahlah yang mengetahui ini semua. Kepling dan Lurah harus diberi sanksi," jelas dia kepada SIB.

Menurutnya, bila kasus ini dibiarkan, itu sama saja membiarkan kejahatan tetap berlangsung. "Kalau tidak diproses hukum, tahun depan pasti masih terjadi," cetusnya. (A18/l)