Wabup Sergai: Penyediaan Dana Desa Tidak Otomatis Menyelesaikan Kemiskinan

Sergai (SIB) -"Data kemiskinan selalu bergerak dinamis seiring perubahan status sosial di masyarakat. Oleh sebab itu, diperlukan pemutakhiran data yang akurat setiap saat untuk dijadikan acuan menerapkan kebijakan," ujar Wakil Bupati Serdangbedagai Darma Wijaya pada sosialisasi Program Mekanisme  Pemutakhiran  data Mandiri Tingkat Desa di Aula Sultan Serdang Kantor Bupati, Seirampah, Senin (14/8).

Menurut Darma Wijaya, penyediaan dana desa yang setiap tahun digelontorkan dan selalu  bertambah, bukan berarti secara otomatis menyelesaikan masalah kemiskinan di pedesaan. Sebab, data kemiskinan di pedesaan yang diumumkan BPS selama dua tahun pelaksanaan UU Desa justru kurang menggembirakan.
Penurunan jumlah penduduk miskin di desa pada tahun 2015-2016 hanya 0,25 persen pada tingkat nasional.

Pada acara sosialisasi yang dihadiri Kadis PMD Dimas Kurnianto, Pimpinan Yayasan Bitra, Koordinator SAPA Sumut, Perwakilan Bappeda Sergai, Camat, Kepala Desa dan Lurah se-Sergai, Wabup mengatakan, saat ini berbagai program penanggulangan kemiskinan terus dilaksanakan, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Bahkan tidak menutup kemungkinan sampai ke tingkat pemerintah desa. "Di Kabupaten Sergai sendiri telah dibentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) kecamatan dan desa sebagai keseriusan Pemkab Sergai dalam menanggulangi kemiskinan," katanya.

Wakil bupati menegaskan persoalan pemanfaatan data merupakan salah satu persoalan klasik dalam perencanaan pembangunan. Misalnya data pembangunan yang dibutuhkan tidak tersedia, datanya juga tidak diperbaharui, atau belum dimanfaatkan dalam melakukan kajian lintas sektoral untuk menghasilkan kebijakan pembangunan yang terpadu. "Untuk itu, mari kita manfaatkan pemutakhiran data basis terpadu yang menelan biaya besar, dan saya berharap dengan adanya program mekanisme pemutakhiran mandiri ini dapat menjawab permasalahan kita tentang verifikasi data kemiskinan," katanya. (C07/h)