Soroti Pelayanan Buruk di RSUD, Tiga Elemen Masyarakat Demo di Kantor DPRD dan Bupati Deliserdang

Lubukpakam (SIB) -Tiga elemen massa terdiri dari LPA (Lembaga Perlindungan Anak) Deliserdang, FJD (Forum Jurnalis Deliserdang) dan LSM Strategi demo di depan kantor Bupati dan kantor DPRD Deliserdang, Kamis (23/11) siang, menuntut agar Bupati Deliserdang, Ashari Tambunan memperbaiki sistem pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Deliserdang yang masih buruk serta meminta Direktur Hanif Fahri dan Wakil Direktur Dr Asriudin dicopot karena dinilai tidak mampu memberi pelayanan baik kepada masyarakat Deliserdang yang menderita sakit.

Selain itu, massa juga mempertanyakan alokasi dana kesehatan Jamkesda (Jaminan Kesehatan Daerah) sebesar Rp 34 miliar per tahun yang diduga
diselewengkan karena hasil laporan yang diketahui 3 elemen itu justru sebesar Rp11 miliar yang disalurkan pihak RSUD.

"Pelayanan kepada masyarakat masih tetap buruk di RSUD Deliserdang. Bahkan banyak pasien ditolak rumah sakit dengan alasan ruangan rawat inap sudah penuh. Kami meminta agar bupati segera mencopot seluruh pejabat yang ada di RSUD Deliserdang karena tidak mampu bekerja dan memberikan pelayanan bagi masyarakat yang sakit," kata Amir mewakili koordinator aksi.

Pantauan SIB di lokasi, tampak demo itu dikawal ketat petugas Satpol PP dan polisi dari Polres Deliserdang. Namun, Bupati Deliserdang Ashari Tambunan enggan menemui para pendemo hingga selanjutnya demo berlanjut ke kantor DPRD Deliserdang.

Pendemo diterima Ketua Komisi D DPRD Deliserdang, Darwis Batubara bersama sejumlah anggota DPRD seperti dr Sofie Mars, Dedy Syahputra, Apoan Simanungkalit dan Rosmawati Sitanggang.

Ketua Komisi D DPRD Deliserdang juga memanggil Direktur Rumah Sakit melalui telephone seluler untuk hadir karena digelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan klarifikasi atas pengaduan pendemo.

Dalam RDP, Wakil Ketua DPRD Deliserdang Apoan Simanungkalit SE berang dan mengatakan bahwa aksi demo yang dilakukan 3 elemen secara nyata adalah benar. Bahkan, sebelum terjadi aksi demo ini, banyak masyarakat yang sudah mengadu ke DPRD Deliserdang terkait pelayanan buruk di rumah sakit dan meminta bayaran kepada keluarga pasien yang miskin.

"Kepada  Direktur, jangan ada dusta di antara kita, yang hadir di sini butuh kepastian. Kenapa anggaran Jamkesda kami setujui sebesar Rp 34 miliar, berubah menjadi Rp11 miliar, ke mana sisa Rp23 miliar lagi disalurkan? Penyimpangan anggaran adalah pidana dan jelas hukumnya," tegas Apoan Simanungkalit. 

Pihak rumah sakit melalui Direktur, Hanif Fahri tidak menampik adanya kesalahan terkait pelayanan dan berjanji akan melakukan perbaikan terhadap pelayanan yang dianggap masyarakat selama ini buruk.

"Kami memang kekurangan ruangan rawat inap. Untuk peristiwa yang dialami masyarakat tidak dilayani saat sakit, kami dari pihak RSUD meminta maaf. Terkait anggaran Jamkesda, nanti saya lihat laporannya dan akan kami berikan secara transparan," kata Hanif Fahri.

Ketua Forum Jurnalis Deliserdang, Bobi Purba mengaku sangat menyesalkan sikap pihak rumah sakit dan meminta Bupati Deliserdang melakukan evaluasi terkait kinerja Direktur dan Wakil Direktur Rumah Sakit agar tidak lagi ada rakyat Deliserdang yang ditolak berobat di Rumah Sakit Deliserdang dan pelayanan buruk yang selama ini terjadi. (C05/q)