Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
Jumat, 21 November 2025

Terkena OTT, Warga Minta Bupati Sergai Copot Kades Payapinang

- Rabu, 10 Oktober 2018 14:19 WIB
313 view
Tebingtinggi (SIB) -Pasca diringkus petugas terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT), Kamis (4/10) lalu, sejumlah warga meminta Bupati Serdangbedagai (Sergai) Ir Soekirman agar mencopot Kepala Desa Payapinang, Kecamatan Tebingsyahbandar berinisial ES dari jabatannya.

"Kades ES telah membuat malu nama Desa Payapinang. Jabatannya harus segera dicopot, karena bekerja tidak sesuai harapan warga," ujar tokoh masyarakat Syafii didampingi puluhan warga lainnya saat bertatap muka dengan Camat Tebingsyahbandar beserta jajaran di Aula Pondok Bali Lestari, Jalan Deblot Sundoro, Tebingtinggi, Senin (8/10) sore. 

Dia mengatakan, usai ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka, kondisi Pemerintahan Desa (Pemdes) Payapinang beberapa hari ini dinilai pincang dalam melayani urusan surat menyurat kepada masyarakat. Apalagi, persoalan hukum yang menimpa ES belum tahu kapan selesai diproses.

"Jadi, untuk meneruskan roda Pemerintahan Desa (Pemdes)  Payapinang berjalan maksimal, Bupati Sergai harus segera mencopot ES dan menggantikannya dengan Pj Kades yang baru," kata Syafii.

Hal senada juga diutarakan seorang warga, Syamsul. Ia menyebut, permintaan pencopotan Kades ES merupakan kebutuhan bersama dan bukan dari desakan dari sekelompok kecil masyarakat di kampung itu.

"Pergantian Kades Payapinang wajib dilakukan Pemkab Sergai dalam waktu dekat. Kami tidak ingin lagi bila dia (ES) kembali memimpin di kampung ini," ucapnya. 

Menanggapi hal tersebut, Camat Tebingsyahbandar Panisean Tambunan SSos menuturkan pihaknya akan menindaklanjuti aspirasi maupun keluhan dari masyarakat Desa Payapinang. 

"Segala keluhan dan masukan yang diberikan kepada kami, akan secepatnya kami sampaikan ke pimpinan," imbuh Camat.

Serius
Sementara itu, tokoh masyarakat Hendrianto Siregar meminta Polres Tebingtinggi serius menangani kasus tersebut hingga ke meja persidangan.

"Guna memberi efek jera terhadap kades-kades yang lain, selayaknya pihak kepolisian maupun kejaksaan profesional dan memberi hukuman yang setimpal," ujarnya.

Lebih lanjut dia mengatakan, saat ini Presiden Jokowi kerap mengingatkan para pejabat untuk transparan baik dalam hal penggunaan anggaran maupun pelayanan publik."Ini merupakan tamparan keras buat Republik ini. Seorang kades yang seharusnya memberi pelayanan prima, malah coba bermain-main dengan masalah hukum," tambah Siregar.

Dia juga meminta, kiranya Pemkab ataupun DPRD Sergai bisa turun langsung ke masyarakat untuk memberi pengertian tentang bagaimana tata cara pengurusan surat tanah yang benar.

"Jika belum ada aturan yang mengatur biaya pengurusan surat tanah, setidaknya dibuat terlebih dahulu peraturannya. Jika sudah ada peraturannya, maka pemerintah harus sering-sering turun menyosialisasikan agar hal-hal yang demikian tak terjadi lagi di kemudian hari," paparnya. (C11/MRF/h)
SHARE:
Tags
komentar
beritaTerbaru
Konfercab DPC PDIP Medan Ditunda

Konfercab DPC PDIP Medan Ditunda

Medan (harianSIB.com)Konfercab DPC PDIP Kota Medan dan Kabupaten Karo ditunda. Seharusnya Konfercab dilangsungkan Kamis (20/11/2025) pada Ko