Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
Jumat, 17 April 2026
LIVE

Puluhan Warga Desa Mabar Tuding Penggunaan Dana Desa Tidak Transparan

Demo di DPRD Deliserdang
Redaksi - Kamis, 23 Januari 2020 13:52 WIB
336 view
Puluhan Warga Desa Mabar Tuding Penggunaan Dana Desa Tidak Transparan
Foto SIB/Jekson Turnip
TERIMA: Anggota DPRD Deliserdang dari Fraksi Golkar, Ok Arwindo dikawal pihak kepolisian dan sekretariat dewan terima aspirasi warga Bangunpurba saat demo soal tudingan mark up pekerjaan Dana Desa Mabar, Rabu (22/1).
Lubukpakam (SIB)
Puluhan warga dari Desa Mabar, Kecamatan Bangunpurba kembali melakukan aksi demo ke kantor DPRD Deliserdang di Lubukpakam, Kamis (22/1). Aksi kedua kalinya itu masih terkait dugaan penyelewengan dana desa. Mereka menganggap selama ini Kepala Desa Mabar tidak transparan menggunakan anggaran bantuan pemerintah pusat itu. Aksi serupa pernah mereka lakukan pada 27 November 2019.

Beragam kalimat yang dilontarkan oleh warga ketika berdemo di gedung DPRD. Mereka menuntut agar DPRD menindak-lanjuti apa yang mereka keluhkan dan tidak lagi berjanji-janji untuk menyelesaikannya. Dianggap kalau kasus ini sudah terlalu lama dan merugikan masyarakat karena dianggap pembangunan desa tidak dilakukan dengan transparan.

"Kami sudah muak ke sini-sini saja pak dewan. Jangan janji-janji saja sama kami," teriak massa.
Terlihat ada beberapa poster bendera merah putih yang dibawa massa. Beberapa menit melakukan aksi seluruh massa pun diterima aspirasinya oleh anggota Fraksi Golkar dan PDI Perjuangan, OK Arwindo dan Agustiawan.

Persiapan masyarakat untuk datang melakukan aksi di kantor DPRD pun cukup matang. Mereka membawa rekaman video yang mereka buat sendiri perihal hasil pembangunan yang anggarannya dari dana desa. Video itu mereka simpan di laptop dan mereka putar di hadapan dewan.

Koordinator Aksi, Hermanson Purba mengaku mereka tidak terima dengan kepemimpinan Kades sekarang. Hal ini lantaran penggunaan anggaran dana desa tidak transparan. Disebut pembangunan-pembangunan yang ada di desa akhirnya dikerjakan asal jadi saja.

"Proyek tahun 2016 dikerjakan tahun 2017. Tahun 2018 ada dibangun Jambur di Dusun 7 dikerjakan mulai bulan Agustus 2018 tapi sampai sekarang belum juga selesai. Listrik saja pun tidak ada, makanya kami bilang belum selesai," kata Hermanson.

Untuk tahun 2019, lanjut Hermanson ada dibangun tembok penahan tanah dengan anggaran Rp164 juta dengan panjang 200 meter. Mereka heran mengapa baru-baru ini Kecamatan Bangunpurba ditetapkan menjadi Kecamatan terbaik di Sumatera Utara.

"Banyak mark up di sana sebenarnya. Kami sebenarnya sudah lapor ke Inspektorat tapi sepertinya Inspektorat ini ABS (asal bapak senang). Heran kami kenapa bisa menang Bangunpurba sebagai kecamatan terbaik apa menang karena juara 1 korupsinya atau bagaimana," tanya Hermanson.

Menanggapi keluhan masyarakat ini, Agustiawan dan OK Arwindo pun sempat menjelaskan bahwasanya kondisi di DPRD Deliserdang saat ini Alat Kelengkapan Dewan (AKD) belum terbentuk sepenuhnya. Meski demikian OK Arwindo menyebut kalau pihaknya akan segera membawa masalah ini dalam rapat dengar pendapat (RDP).

"Saya janji akan menindak-lanjuti hal ini pastinya. Nanti akan saya sampaikan ke pimpinan agar nantinya bisa dipanggil dan dipertanyakan kepada pihak pemerintah terkait masalah ini," kata Arwindo.(T05/d)


SHARE:
komentar
beritaTerbaru