Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
Minggu, 05 April 2026

DPRD SU Desak Pemprov dan Pemko Medan Data Kembali Masyarakat Belum Dapat KIS dan KIP

* Terjadi "Gesekan" Akibat Banyaknya Masyarakat Kurang Mampu Tak Tersentuh Bantuan
Redaksi - Sabtu, 31 Oktober 2020 11:43 WIB
333 view
DPRD SU Desak Pemprov dan Pemko Medan Data Kembali Masyarakat Belum Dapat KIS dan KIP
Foto Dok
Parlaungan Simangunsong
Medan (SIB)
Anggota DPRD Sumut Dapil Kota Medan, Parlaungan Simangunsong menerima keluhan masyarakat Kota Medan terkait masih banyaknya masyarakat yang tidak mampu belum mendapatkan KIS (Kartu Indonesia Sehat) maupun KIP (Kartu Indonesia Pintar), padahal status sosial mereka sangat layak untuk mendapatkannya.

"Masyarakat juga mengeluhkan masih banyaknya yang belum memperoleh BPJS Kesehatan secara gratis yang dialokasikan anggarannya dari APBD Sumut. Padahal masyarakat yang lebih tinggi status sosialnya alias masyarakat mampu, justru banyak yang dapat," ujar Parlaungan Simangunsong kepada wartawan, Jumat (30/10) di Medan seusai menerima keluhan masyarakat Kota Medan.

Seperti yang dikeluhkan masyarakat Jalan AR Hakim, Kelurahan Tegal Sari, Kecamatan Medan Area, tandas Sekretaris FP Demokrat ini, masih banyak masyarakat yang tidak mampu belum memperoleh bantuan dari pemerintah, baik BPJS Kesehatan gratis, KIP maupun KIS.

"Mereka berharap kepada Pemprov Sumut maupun Pemko Medan agar mendata kembali masyarakat miskin yang belum mendapatkannya, karena di masa wabah pandemi ini, bantuan pemerintah yang diturunkan untuk membantu perekonomian masyarakat sangat bermanfaat," ujar Parlaungan.

Politisi vokal ini juga melihat, telah terjadi kesenjangan dan "gesekan" di masyarakat dalam hal penerima bantuan, karena tidak seluruhnya lapisan masyarakat yang kurang mampu tersentuh bantuan dari pemerintah.

"Hal inilah yang kadang membuat gesekan di masyarakat, banyak masyarakat yang beranggapan bahwa bantuan ini tidak merata dan tidak adil, karena banyak warga yang ekonominya cukup memadai justru mendapat KIS dan KIP. Sedangkan masyarakat miskin tidak tercaver," ujar Parlaungan.

Menyikapi keluhan masyarakat tersebut, Ketua AKLI Sumut ini mendesak Pemprov Sumut dan Pemko Medan beserta pemerintah kabupaten/kota di Sumut untuk mendata kembali masyarakat yang belum mendapat KIP dan KIS ini, untuk selanjutnya diusulkan ke pemerintah agar diakomodir. (M03/a)
SHARE:
Tags
komentar
beritaTerbaru