Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
Sabtu, 04 April 2026
LIVE

Pemko Medan Komit Naikkan PAD di Tengah Pandemi Covid-19

Redaksi - Selasa, 10 November 2020 18:42 WIB
358 view
Pemko Medan Komit Naikkan PAD di Tengah Pandemi Covid-19
Foto: SIB/Dok Humas Pemko Medan
NOTA JAWABAN: Pjs Wali Kota Medan Ir Arief Sudarto Trinugroho ST menyampaikan nota jawaban dalam Rapat Paripurna di gedung DPRD Medan, Senin (9/11). 
Medan (SIB)
Untuk menaikkan pendapatan asli daerah (PAD) di tengah pandemic Covid-19, Pemko Medan melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi terhadap pajak dan retribusi daerah dengan memanfaatkan pelayanan secara online terhadap wajib pajak (WP), dimana Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) WP bisa dilakukan dengan mengakses aplikasi yang telah disediakan.

Selain itu dalam pengelolaan dan pembayaran pajak daerah, Pemko Medan melalui Badan Pengelola Pajak dan retribusi Daerah (BP2RD) Kota Medan melakukan sistem online dan pemasangan tapping box (alat monitoring transaksi usaha yang dipasang di mesin kasir untuk menghitung setiap transaksi yang terjadi) melalui pengawasan yang maksimal.

Hal itu disampaikan Pjs Wali Kota Medan Ir Arief Sudarto Trinugroho ST ketika menjawab pemandangan umum Fraksi PAN DPRD Medan yang disampaikan Sukamto SE dalam Rapat Paripurna Nota Jawaban Wali Kota Medan Atas Pemandangan Umum DPRD Kota Medan tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2021 di gedung DPRD Medan, Senin (9/11).
“Menghindari potensi kebocoran pajak restoran, selain pemasangan tapping box, juga dilakukan antisipasi dengan pemasangan alat perekam data transaksi. Kemudian diikuti dengan pemeriksaan terhadap WP secara berkala untuk menguji kepatuhan WP dalam hal pelaporan STPD dengan melaporkan hasil penjualan,” katanya.

Ditambahkan, Pemko Medan akan mempertimbangkan tindakan bagi pengusaha yang tidak memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak agar dipasang spanduk bertuliskan, “Perusahaan Ini Belum Membayar Pajak”. Di sisi lain, ungkapnya, Pemko Medan juga akan membentuk Tim Tunggakan Pajak Daerah dan melakukan kerjasama dengan pihak Kejari Medan dengan mengeluarkan Surat Kuasa Khusus (SKK) Menagih Tunggakan.

Diterangkan, menanggapi pemandangan umum Fraksi PKS DPRD Medan melalui Syaiful Ramadhan terkait langkah konkrit yang dilakukan Pemko Medan mengantisipasi terjadinya ancaman keselamatan warga dari pohon tumbang dan reklame runtuh akibat hujan lebat maupun angin kencang, telah dilakukan pemotongan pohon yang rusak dan keropos, serta diikuti pemotongan dan ranting.

Terkait pengoperasian RSUD Medan Labuhan yang bangunan fisiknya sudah selesai, sebutnya, sebelum operasional, sebuah rumah sakit harus memiliki izin, di antaranya izin operasional dan melakukan registrasi di Kementrian Kesehatan RI, memenuhi persyaratan bangunan, sarana prasarana dan sumber daya manusia (medis, keperawatan, kebidanan, kefarmasian, tenaga kesehatan lainnya dan tenaga non kesehatan).

“Kemudian diikuti pemenuhan peralatan medis dan obat-obatan yang memerlukan anggaran cukup besar. Kita harapkan, RSUD Medan Labuhan dapat segera dioperasionalkan tahun 2021, sehingga dapat memberikan pelayanan kesehatan yang maksimal kepada warga sekitar,” ungkapnya.

Dalam nota jawaban tersebut, Pjs Wali Kota menanggapi pemandangan umum Fraksi PDI Perjuangan melalui Margaret MS terkait keluhan masyarakat dalam pelayanan publik, khususnya administrasi kependudukan. Dikatakan, Pemko Medan melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) telah mewujudkan pelayanan kependudukan yang sederhana, mudah, cepat dan pasti dengan mengembangkan fasilitas pelayanan bersifat online.

“Bahkan, sampai akhir tahun ini, direncanakan telah dapat diterapkan pencetakan sendiri dokumen kependudukan yang dimohonkan oleh masyarakat melalui Anjungan Dukcapil Mandiri yang disediakan. Kemudian sedang memproses kerjasama jasa pengantaran dokumen kependudukan langsung ke rumah warga,” terangnya.

Mengenai pengurusan surat perizinan, akunya, Pemko Medan melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP), telah melaksanakan proses perizinan melalui aplikasi Si Cantik Cloud dengan metode online.

“Di tahun 2021, diharapkan seluruh jenis izin akan melalui aplikasi Si Cantik Cloud sehingga tidak ada lagi pemohon yang langsung bertatap muka atau datang ke Dinas PMPTSP. Diikuti rencana pembangunan Mall Pelayanan Publik yang berfungsi untuk melayani pelayanan publik yang ada di Kota Medan,” ujarnya.

Usai menyampaikan nota jawaban, Pjs Wali yang hadir didampingi Sekda Kota Medan Ir Wiriya Alrahman MM serta pimpinan OPD berharap agar Pemko Medan dan DPRD Medan dapat melakukan pembahasan sekaligus menyetujui RAPBD tahun 2021 menjadi Peraturan Daerah. (Rel/M15/a)

SHARE:
Tags
padpemko medan komit naikkan padtengah pandemi covid 19
komentar
beritaTerbaru