Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
Jumat, 10 April 2026

DPRD SU: Evaluasi Ulang Penerima Bansos, PKH, KIP dan KIS, Banyak Tidak Tepat Sasaran

* Data Penerima Bantuan Selama Ini Berpedoman ke BPS Akurasinya Kurang Tepat
Redaksi - Senin, 04 Januari 2021 18:02 WIB
474 view
DPRD SU: Evaluasi Ulang Penerima Bansos, PKH, KIP dan KIS, Banyak Tidak Tepat Sasaran
Foto Dok/Parlaungan Simangunsong
Parlaungan Simangunsong
Medan (SIB)
Sekretaris FP Demokrat DPRD Sumut Parlaungan Simangunsong mendesak Pemprov Sumut dan Pemkab/Pemko se-Sumut untuk segera mengevaluasi ulang data penerima Bansos (Bantuan Sosial) Covid-19, PKH (Program Keluarga Harapan), KIP (Kartu Indonesia Pintar) dan KIS (Kartu Indonesia Sehat), karena banyak yang tidak tepat sasaran dan masyarakat yang berhak mendapatkannya tidak terdata.

"Dari aspirasi masyarakat kabupaten/kota se-Sumut yang disampaikan ke lembaga legislatif, ternyata masih banyak warga yang benar-benar tidak mampu belum memperoleh dana Bansos, PKH, KIP dan KIS dari pemerintah di masa pandemi Covid-19 ini, sehingga mereka sangat berharap agar pemerintah mendata kembali yang belum mendapatkannya, " ujar Parlaungan kepada wartawan, Minggu (3/1) melalui telepon di Medan.

Menurut politisi Partai Demokrat Sumut ini, masyarakat yang belum mendapatkan bantuan dari pemerintah tersebut, benar-benar warga yang tidak mampu atau miskin, sehingga mereka sangat berharap untuk kebagian "jatah" dimaksud, sebab sangat besar manfaatnya bagi mereka di saat pandemi Covid-19 melanda dunia ini.

"Bahkan masyarakat berharap agar anggota dewan bisa membantu mereka untuk mendapatkannya," ujar Parlaungan sembari mendesak pemerintah agar dilakukan pendataan ulang para penerima bantuan, sebab kebanyakan tidak sesuai dengan keadaan kemiskinannya alias masih ada yang lebih miskin justru tidak mendapatkannya.

Berkaitan dengan itu, Wakil Ketua Komisi D ini mengingatkan Pemprov Sumut, Pemkab/Pemko se-Sumut untuk terus mensosialisasikan/menyelesaikan data serta pengawasan yang melekat atas program-program pemerintah pusat yang pro rakyat dengan cermat, tepat waktu, tepat sasaran.

Selain itu, katanya, lakukan evaluasi data masyarakat miskin alias kurang mampu secara berkala, guna memperoleh data yang akurat, agar semua masyarakat yang berhak mendapat bantuan, bisa terdaftar. Bukan seperti selama ini, para penerima bantuan hanya berpedoman kepada data BPS (Badan Pusat Statistik) yang akurasi status sosial masyarakatnya kurang tepat.

Dalam persoalan ini, Parlaungan minta sejumlah instansi yang menangani Bansos Covid-19, PKH, KIP dan KIS agar terus mensosialisasikan kepada masyarakat, terkait tata cara atau persyaratan untuk mendapatkannya, sebab masih banyak masyarakat yang bingung alias tidak mengetahui bagaimana mendapatkannya. (M03/c)

Sumber
: Hariansib edisi cetak
SHARE:
Tags
komentar
beritaTerbaru
5 Toko di Gunungsitoli Terbakar

5 Toko di Gunungsitoli Terbakar

Gunungsitoli(harianSIB.com)Kebakaran hebat melanda deretan toko di Jalan Gomo, Kota Gunungsitoli, Kamis (9/4/2026). Sedikitnya lima unit tok