DKP PWI Sumut Gelar Pelatihan Jurnalistik Penguatan Etika Profesi Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Medan (harianSIB.com)

Pejabat (Pj) Gubernur Sumut Hassanudin mengajak semua pihak termasuk pemerintah tetap harus saling bersinergi dengan media dalam menyampaikan informasi melalui berita-berita yang akurat, sesuai dengan etika jurnalistik, karena media atau wartawan merupakan warga terdepan dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat.

Hal itu disampaikan Pj Gubernur Sumut dalam sambutan tertulisnya dibacakan Asisten Administrasi Umum Setdaprov Sumut Lis Andayani Siregar saat membuka "Pelatihan Jurnalistik Penguatan Etika Profesi Mewujudkan Jurnalisme Berkualitas", yang digelar Dewan Kehormatan Provinsi Persatuan Wartawan Indonesia (DKP PWI) Sumut, di Hotel Grand Ina Medan, Senin (11/12/2023).

Berkaitan dengan itu, dalam menyampaikan informasi ke publik, Pj Gubernur berharap wartawan tidak membuat informasi hoax atau berita propaganda yang berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa ini.

Pj Gubernur juga mengajak media untuk meningkatkan indeks kemerdekaan pers Sumut berdasarkan supremasi hukum, karena Sumut saat ini berada pada urutan ke 28 dari 33 provinsi.

"Padahal tokoh PWI berasal dari Sumut, tapi indeks kebebasan pers berada pada posisi urutan ke 28," ujarnya di hadapan para peserta pelatihan yang terdiri dari pengurus PWI Sumut.

Sementara itu, Ketua PWI Sumut H Farianda Putra Sinik mengatakan, etika pers sangat penting bagi wartawan dan harus ditaati dan dilaksanakan, sehingga pihaknya terus berupaya meningkatkan kualitas pendidikan, wawasan dan etika profesi wartawan, termasuk kode etik jurnalistik melalui Uji Kompetensi Wartawan (UKW).

Hingga saat ini, kata Farianda, PWI Sumut sudah melaksanakan UKW lima kali dan dua kali lagi akan disusul pelaksanaannya, karena UKW sangat penting bagi wartawan.

"Sehebat apapun wartawan jika tidak beretika, tidak ada gunanya, sehingga PWI selalu menanamkan kepada wartawan, bahwa etika profesi jurnalis sangat penting, seperti mahkota bagi profesi wartawan yang harus dilakukan," tambahnya.

Ketua DK PWI Pusat Sasongko Tedjo mengapresiasi DKP PWI Sumut, karena yang pertama di Indonesia melakukan kegiatan setelah Kongres PWI Bandung dan ini menunjukkan Sumut memiliki kreativitas cukup baik.

"Memang banyak tokoh-tokoh PWI berasal dari Sumut. Seperti Pak CH P Bangun yang saat ini menjabat Ketua PWI Pusat menggantikan Atal S Depari yang juga berasal dari Sumut," katanya.

Sasongko juga menyebutkan, pers saat ini sedang tidak baik-baik saja, karena target mencapai audiensi (pembeli dan pembaca) menurun, sehingga secara otomatis akan mempengaruhi produsen media pers, khususnya media cetak.

Namun demikian, tambahnya, kondisi itu tidak mempengaruhi dalam mewujudkan profesional jurnalisme yang berkualitas, sebab media itu tidak profesional tanpa etika jurnalis yang dikenal dengan Kode Etik Jurnalistik (KEJ).

Sebelumnyaz Ketua DKP PWI Sumut Muhammad Syahril melaporkan kegiatan pelatihan jurnalistik bertemakan penguatan etika profesi mewujudkan jurnalistik berkualitas diikuti sekira 100 peserta dari pengurus PWI Sumut, mahasiswa dan unsur intelektual perguruan tinggi.

Selain peningkatan kualitas, katanya, PWI Sumut melalui DKP selaku "punggawa" etik para anggotanya, berkewajiban mensosialisasikan sekaligus memberi pemahaman terhadap regulasi dan aturan di PWI melalui KEJ, Kode Perilaku Wartawan (KPW) serta Peraturan Dasar Peraturan Rumah Tangga (PD-PRT) PWI yang baru disahkan dalam Kongres PWI Bandung tahun 2023.

Dalam pelatihan ini, tambah Syahrir, DKP menghadirkan beberapa narasumber, Ketua DK PWI Pusat Sasongko Tedjo dan Ketua Komisi Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Profesi Dewan Pers, Paulus Tri Agung Kristanto (Wapemred Harian Kompas) untuk membahas perkembangan pers nasional sekaligus hal-hal yang terkait dengan KEJ, KPW dan PD-PRT.(**)