DPRD SU Minta Pj Gubernur Sumut Perhatikan Keberadaan Kontraktor Daerah Banyak "Nganggur"

Jika tidak ada regulasi dibuat seperti itu, tandas anggota dewan Dapil Wilayah Tapanuli ini, sampai kapan pun kontraktor lokal tidak akan mendapatkan kesempatan mengerjakan proyek besar, baik dari APBD maupun APBN dan mereka hanya mendapat proyek yang kecil-kecil.

"Kita tidak boleh menampik, untuk proyek besar yang menggunakan dana APBN selama ini masih tetap dikuasai kontraktor nasional. Padahal kontaktor lokal di daerah ini sudah sangat mampu mengerjakan proyek-proyek tersebut, baik peralatan maupun dana," tandas Zeira Salim yang juga Bendahara DPW PKB Sumut itu.

Berkaitan dengan itu, Zeira Salim mengajak seluruh kepala daerah untuk mengedepankan keberpihakannya ke kontraktor daerah, terutama untuk memberikan kesempatan menambah pengalamannya serta menunjukkan kemampuan mereka, bahwa pekerja konstruksi lokal ini tidak pernah kalah bersaing dengan konstruksi nasional.

"Ribuan kontraktor daerah yang sudah bersertifikasi, jangan lagi diragukan keprofesionalan mereka di bidangnya. Intinya sekarang, bagaimana caranya agar kontraktor memiliki daya saing dan semakin profesional di bidangnya, salah satunya dengan memberikan kesempatan ke mereka mengerjakan proyek-proyek di daerah ini," tutur Zeira Salim.

Penegasan itu disampaikan Viktor dan Zeira Salim menanggapi berita SIB, Jumat (26/7/2024) terkait keluhan Ketua Umum BPD Gapensi Sumut Sanggam SH Bakkara bersama pengurus lainnya saat menemui Ketua DPRD Sumut Dr Sutarto MSi, Kamis (25/7/2024) di DPRD Sumut, yang meminta lembaga legislatif dan eksekutif memperhatikan kontraktor lokal dengan membentuk regulasi atau semacam Perda atau Pergub perlindungan terhadap kontraktor daerah. (**)