DPRD SU Minta Pj Gubernur Sumut Perhatikan Keberadaan Kontraktor Daerah Banyak "Nganggur"

Medan (harianSIB.com)
Kalangan DPRD Sumut meminta Pj Gubernur Sumut Agus Fatoni untuk memperhatikan keberadaan kontraktor daerah yang selama tiga tahun terakhir ini merasa terabaikan oleh pemerintah, karena tidak pmendapat proyek dari APBD Sumut maupun APBN, sehingga hanya jadi penonton di rumah psendiri yang akibatnya, banyak pekerja konstruksi menganggur.

Hal itu diungkapkan Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPRD Sumut Viktor Silaen SE MM dan Penasehat Fraksi Nusantara Zeira Salim Ritonga SE kepada wartawan, Minggu (28/7/2024) melalui telepon di Medan menanggapi keluhan Ketua Umum BPD Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Sumut Sanggam SH Bakkara yang meminta eksekutif dan lembaga legislatif memperhatikan kontraktor lokal dengan membentuk regulasi atau semacam Perda (Peraturan Daerah) atau Peraturan Gubernur (Pergub) perlindungan terhadap kontraktor daerah.

"Kita berharap kepada Pj Gubernur Sumut memperhatikan keluhan para kontraktor lokal inĺi, pkarena mereka mengaku, selama pkurun waktu tiga tahun terakhir ini, pemerintah kurang memberdayakan dalam pembagian proyek yang anggarannya bersumber dari APBD Sumut maupun APBN. Kalaupun dapat jatah proyek, dengan lnilai jumlah yang kecil dan itupun di subkan kontraktor nasional," ujar Viktor Silaen.

Sebenarnya, tambah anggota Komisi D ini, untuk lebih bagus agar kontraktor daerah merasa terayomi oleh pemerintah daerah, seluruh kepala daerah di Sumut mengeluarkan kebijakan semacam Peraturan Gubernur (Pergub), Peraturan Bupati (Perbub) dan Peraturan Wali Kota (Perwal) atau Perda yang memberdayakan dan melindungi kontraktor lokal mendapat bagian dalam proyek-proyek APBD maupun APBN.

"Pengaturan oleh kepala daerah ini diharapkan memberikan kesempatan kontraktor lokal untuk berkembang. Hanya kebijakan gubernur, bupati dan wali kota yang bisa melindungi kontraktor lokal, seperti mengharuskan bagi kontraktor daerah mengerjakan proyek di daerahnya, baik anggarannya bersumber dari APBD maupun APBN," tandas Viktor.

Jika tidak ada regulasi dibuat seperti itu, tandas anggota dewan Dapil Wilayah Tapanuli ini, sampai kapan pun kontraktor lokal tidak akan mendapatkan kesempatan mengerjakan proyek besar, baik dari APBD maupun APBN dan mereka hanya mendapat proyek yang kecil-kecil.

"Kita tidak boleh menampik, untuk proyek besar yang menggunakan dana APBN selama ini masih tetap dikuasai kontraktor nasional. Padahal kontaktor lokal di daerah ini sudah sangat mampu mengerjakan proyek-proyek tersebut, baik peralatan maupun dana," tandas Zeira Salim yang juga Bendahara DPW PKB Sumut itu.

Berkaitan dengan itu, Zeira Salim mengajak seluruh kepala daerah untuk mengedepankan keberpihakannya ke kontraktor daerah, terutama untuk memberikan kesempatan menambah pengalamannya serta menunjukkan kemampuan mereka, bahwa pekerja konstruksi lokal ini tidak pernah kalah bersaing dengan konstruksi nasional.

"Ribuan kontraktor daerah yang sudah bersertifikasi, jangan lagi diragukan keprofesionalan mereka di bidangnya. Intinya sekarang, bagaimana caranya agar kontraktor memiliki daya saing dan semakin profesional di bidangnya, salah satunya dengan memberikan kesempatan ke mereka mengerjakan proyek-proyek di daerah ini," tutur Zeira Salim.

Penegasan itu disampaikan Viktor dan Zeira Salim menanggapi berita SIB, Jumat (26/7/2024) terkait keluhan Ketua Umum BPD Gapensi Sumut Sanggam SH Bakkara bersama pengurus lainnya saat menemui Ketua DPRD Sumut Dr Sutarto MSi, Kamis (25/7/2024) di DPRD Sumut, yang meminta lembaga legislatif dan eksekutif memperhatikan kontraktor lokal dengan membentuk regulasi atau semacam Perda atau Pergub perlindungan terhadap kontraktor daerah. (**)