Keterbukaan Informasi Sumut Terbaik Kelima Nasional

Jakarta (harianSIB.com)
Pemprov Sumut berhasil meraih urutan kelima nasional dalam pengukuran indeks keterbukaan informasi publik (IKIP). Hal itu terungkap pada Launching IKIP 2024 di Hotel Pullman, Jakarta Central Park, Kamis (17/10/2024).

IKIP adalah indeks yang diukur sebagai gambaran implementasi UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, berdasarkan data, fakta dan informasi dalam dimensi politik, hukum dan ekonomi, oleh Komisi Informasi Pusat.

Di tahun 2024 ini, nilai IKIP Sumut tercatat 82,07 atau naik 2,40 poin dari tahun sebelumnya yaitu 79,67. Sumut menduduki urutan kelima setelah Jabar (85,22), Jatim (83, 83), Kaltim (82, 25) dan Sulteng (82, 16).

Mewakili Pj Gubernur Sumut Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Sumut Ilyas Sitorus mengatakan, capaian IKIP itu menjadi gambaran keseriusan Pemprov Sumut dalam upaya menyediakan informasi yang mudah diakses oleh publik. Hasil itu juga, menjadi gambaran kekompakan para stakeholer untuk menghadirkan pemerintahan yang baik.

"Kita sangat berkomitmen untuk wujudkan Pemerintahan Daerah yang baik. Utamanya, pemerintahan yang transparan. Kita semua kompak. Baik OPD, Komisi Informasi Provinsi, badan publik lainnya, untuk terus belajar dan berupaya dalam membuka akses yang mudah bagi publik mendapat informasi," kata Ilyas Sitorus.

Sejalan dengan Ilyas, Ketua Komisi Informasi Provinsi Sumut Abdul Haris Nasution mengatakan, stakeholder di Sumut telah mendukung kinerja keterbukaan informasi. Namun, menurutnya masih perlu dilakukan berbagai evaluasi terhadap hasil penilaian yang diperoleh.

Abdul Haris juga berharap, melalui hasil pengukuran IKIP tahun ini, agar sumber daya pengimplementasian keterbukaan informasi publik di Sumut semakin diperhatikan. Terutama sumberdaya anggaran.

Sebelumnya, Ketua Komisi Informasi Pusat Donny Yoesgiantoro mengatakan, secara nasional Indonesia mengalami perbaikan secara konsisten. Pada tahun 2024, IKIP Indonesia berada situasi sedang dengan nilai 75,67.

Namun, Donny juga tidak menampik masih adanya hambatan dalam keterbukaan informasi publik, khususnya pada lingkungan hukum, dengan adanya persoalan perlindungan hukum bagi whistleblower.

Pada launching IKIP itu juga disampaikan rekomendasi bagi para pihak terkait. Terutama perlunya peningkatan dan percepatan implementasi keterbukaan informasi di berbagai dimensi. (*)