Rapat Paripurna DPRD Binjai Diwarnai Demo Mahasiswa

Binjai (harianSIB.com)
DPRD Binjai menggelar rapat paripurna, Rabu (5/3/2025), membahas penyampaian visi dan misi Wali Kota Binjai, Amir Hamzah, dan Wakil Wali Kota, Hasanul Jihadi.

Dalam pidatonya, Wali Kota Binjai menegaskan visi kepemimpinannya adalah mewujudkan Kota Binjai yang "Maju dan Sejahtera."

Ia menjelaskan, maju berarti adanya pergerakan menuju modernisasi, ketangguhan, daya saing, serta inovasi. Sementara itu, sejahtera merujuk pada terpenuhinya kebutuhan masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi.

Untuk merealisasikan visi tersebut, ia merancang empat misi utama, yakni, peningkatan layanan kesehatan, pendidikan, serta program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi anak TK, SD, dan SMP. Penguatan ketahanan ekonomi dan sosial, serta pemberantasan kemiskinan. Pembangunan infrastruktur berbasis teknologi dan ramah lingkungan dan penguatan tata kelola pemerintahan yang inovatif.

Amir Hamzah menegaskan, visi dan misi ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Binjai. Ia pun mengajak seluruh pihak untuk berkolaborasi.

"Mari kita sempurnakan strategi, kebijakan dan program agar benar-benar berdampak bagi masyarakat. Saya mengajak semua stakeholder untuk bekerja sama, membangun komunikasi, dan bersinergi guna mewujudkan Binjai yang Maju dan Sejahtera," ujarnya.

Mahasiswa Demo Kantor DPRD Binjai

Tak lama setelah rapat paripurna berlangsung, puluhan mahasiswa dari Forum Pemuda Madani Binjai (FPMB) menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Binjai. Mereka menyampaikan mosi tidak percaya terhadap DPRD terkait perubahan penetapan Ketua DPRD Binjai.

Dalam aksi tersebut, mahasiswa membawa spanduk bertuliskan "Copot Sekwan, Mosi Tidak Percaya terhadap DPRD Kota Binjai."

Mereka menyoroti keputusan DPRD yang mengganti Ketua DPRD Binjai, Mahyadi, dengan Hj. Kristina Gusuartini Br Surbakti, dalam rapat paripurna pada Sabtu (22/2/2025).

Orator aksi, Randy Permana, menuding Sekretaris DPRD (Sekwan) telah bertindak tidak sesuai aturan.

"Seharusnya Sekwan menjalankan tugasnya sesuai peraturan perundang-undangan. SK Gubernur Sumut telah menetapkan Mahyadi sebagai Ketua DPRD, tetapi Sekwan justru memfasilitasi rapat untuk menggantinya dengan Ibu Kristina," tegas Randy.

Ia juga menyoroti proses rapat paripurna yang dinilai tidak transparan. Menurutnya, undangan rapat baru dikirim melalui WhatsApp hanya tiga jam sebelum acara, padahal secara prosedural seharusnya dilakukan 3x24 jam sebelumnya.

Dalam aksinya, massa FPMB menuntut Sekwan DPRD Binjai mundur dari jabatannya karena tidak mengindahkan keputusan Gubernur Sumut.

Mereka juga meminta Wakil Ketua II DPRD Binjai, Chairil Anwar, mundur karena dianggap kerap memaksakan rapat paripurna dan menyatakan mosi tidak percaya terhadap perubahan penetapan Ketua DPRD.

Aksi ini sempat menemui jalan buntu ketika peserta menolak berbicara dengan Kabag Umum Sekretariat DPRD Binjai, M. Zurqoni, dan bersikeras ingin bertemu langsung dengan Sekwan.

Namun, menurut Kapolsek Binjai Kota, Kompol Arnawati, Sekwan tidak berada di tempat karena sedang menghadiri acara keluarga.

"Kami sarankan agar besok datang kembali. Kami siap memfasilitasi pertemuan dengan Sekwan," ujar Kapolsek. (*)