Beraksi Sadis di Dini Hari, Pelaku Curas Dibekuk Polisi di Depan Suzuya Siantar
Pematangsiantar(harianSIB.com)Aksi pencurian dengan kekerasan (curas) yang sempat meresahkan warga akhirnya berhasil diungkap jajaran Polsek
Kepala Humas BPJS Kesehatan, Rizzky Anugerah, menjelaskan, peserta yang dinonaktifkan tetap memiliki peluang untuk kembali mendapatkan status kepesertaan aktif, asalkan memenuhi sejumlah kriteria tertentu.
"Pertama, peserta tersebut termasuk dalam daftar PBI JK yang dinonaktifkan pada Mei 2025. Kedua, jika berdasarkan verifikasi di lapangan peserta tersebut masuk kategori masyarakat miskin atau rentan miskin. Ketiga, peserta mengidap penyakit kronis atau dalam kondisi darurat medis yang mengancam keselamatan jiwa," kata Rizzky kepada wartawan melalui keterangan tertulis yang diterima, Selasa (24/6/2025).
Peserta yang memenuhi kriteria dapat melapor ke Dinas Sosial setempat dengan membawa Surat Keterangan Membutuhkan Layanan Kesehatan. Selanjutnya, Dinas Sosial akan mengusulkan nama peserta ke Kementerian Sosial untuk diverifikasi.
Jika hasil verifikasi menyatakan peserta layak mendapatkan bantuan, maka BPJS Kesehatan akan kembali mengaktifkan status JKN-nya.
Rizzky menjelaskan, proses penonaktifan ini merujuk pada Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor 80 Tahun 2025 dan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
Dengan regulasi baru tersebut, data peserta PBI kini tidak lagi berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), melainkan menggunakan data DTSEN.
"Karena basis data berubah, wajar jika ada peserta yang namanya tidak masuk dalam DTSEN lalu statusnya dinonaktifkan. Inilah mengapa penting bagi masyarakat untuk memastikan datanya tercatat dan diverifikasi dengan benar di DTSEN," ujarnya.
Untuk mengecek status kepesertaan JKN, masyarakat bisa menggunakan berbagai kanal layanan BPJS Kesehatan seperti BPJS Care Center 165, Layanan PANDAWA (Whatsapp) di 0811 8165 165, Aplikasi Mobile JKN serta kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.
Rizzky juga menambahkan, bagi peserta yang sedang dirawat di rumah sakit dan mengalami kendala administrasi, BPJS Kesehatan menyiapkan petugas khusus bernama BPJS SATU di setiap rumah sakit mitra untuk memberikan bantuan langsung di lapangan.
"Pembaruan data PBI JK ini dilakukan secara berkala oleh Kementerian Sosial agar bantuan benar-benar tepat sasaran. Kami mengimbau masyarakat untuk proaktif memastikan status kepesertaannya," pungkas Rizzky. (*)
Pematangsiantar(harianSIB.com)Aksi pencurian dengan kekerasan (curas) yang sempat meresahkan warga akhirnya berhasil diungkap jajaran Polsek
Samosir(harianSIB.com)Setelah melakukan Sinode Rapat Kerja Nasional pertama di Solo, kedua di Kupang Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Rakernas
Pematangsiantar(harianSIB.com)Polsek Siantar Martoba membekuk buronan kasus pencurian dengan pemberatan (curat) yang sempat lolos selama ber
Binjai(harianSIB.com)Kejaksaan Negeri Binjai memusnahkan barang bukti dari puluhan perkara yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht), Ra
Medan(harianSIB.com)Wakil Ketua Komisi A DPRD Sumut Zeira Salim Ritonga SE menilai, kelangkaan serta melonjaknya harga Minyakita di pasa
Binjai(harianSIB.com)Langkah agresif dilakukan Kejaksaan Negeri Binjai dalam membongkar dugaan korupsi proyek fiktif yang menyeret sejumlah
Jakarta(harianSIB.com)DPR resmi mengesahkan UndangUndang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT) yang mengatur secara tegas hak dan kew
Jakarta(harianSIB.com)Komando Pasukan Khusus (Kopassus) membantah keras kabar yang menyebut Panglima Kopassus Letjen TNI Djon Afriandi menam
Medan(harianSIB.com)Guna menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), jajaran Polsek Medan Area bersama unsur TNI dan pem
Jakarta(harianSIB.com)Sebanyak delapan personel Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya menerima penghargaan berupa pin emas dari Kapolr
Jakarta(harianSIB.com)Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita sebuah safe deposit box (SDB) di salah satu bank di Medan, Sumatera Utara,
Medan(harianSIB.com)Massa mahasiswa berunjuk rasa di gedung DPRD Sumut, Rabu (22/4/2026), memprotes keras tata kelola listrik yang semakin