DPRD SU Dukung Ketegasan Dewan Pers Tertibkan Media Gunakan Nama Lembaga Negara

Medan(harianSIB.com)

Kalangan DPRD Sumut sangat mendukung ketegasan Dewan Pers menertibkan media yang menggunakan nama lembaga negara ataupun menyerupai lembaga negara, untuk menjaga kepercayaan publik dan integritas pers nasional serta timbulnya kesalahpahaman di tengah-tengah masyarakat.

Penegasan itu disampaikan Wakil Ketua Komisi A DPRD Sumut Zeira Salim Ritonga dan Wakil Ketua Komisi B Frans Dante Ginting kepada wartawan, Rabu (6/8/2025) di DPRD Sumut menanggapi pernyataan Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers Dewan Pers Muhammad Jazuli yang mengatakan, Dewan Pers akan menertibkan media yang menggunakan nama lembaga negara atau mirip dengan nama lembaga negara.

Diakui Zeira yang juga Bendahara DPW PKB Sumut itu, bahwa langkah Dewan Pers ini sejalan dengan prinsip etika jurnalistik, sehingga sangat pentingnya menjaga batas yang jelas antara media independen dengan institusi negara, demi mencegah manipulasi opini publik dan penyalahgunaan identitas lembaga resmi.

"Penggunaan nama yang menyerupai lembaga negara oleh media bisa menciptakan kebingungan, bahkan disinformasi. Ini bisa melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap pers dan institusi yang bersangkutan. Penertiban ini merupakan bagian dari tanggung jawab etik dan perlindungan terhadap konsumen informasi," kata Zeira Salim Ritonga.

Berkaitan dengan itu, Frans Dante Ginting menekankan pentingnya literasi media bagi masyarakat agar lebih kritis dalam mengkonsumsi informasi dan mampu membedakan media resmi, media profesional, serta media abal-abal yang hanya mengejar kepentingan tertentu.

"Kita sangat berharap, Dewan Pers terus memantau dan menindak media yang melanggar kode etik serta menyalahgunakan nama lembaga negara demi menjaga marwah pers yang independen, profesional, dan bertanggung jawab," tegas Frans Dante yang juga mantan wartawan itu.

Menurut Frans Dante, jika pemilik media yang sudah menyalahgunakan nama menyerupai lembaga negara, tidak mengindahkan himbauan Dewan Pers, sudah saatnya bertindak tegas, dengan mencabut status verifikasi media serta sertifikat kompetensi wartawan yang bekerja di media tersebut.

"Dicabutnya verifikasi media dan sertifikat wartawan bukanlah bentuk pembungkaman, melainkan bentuk disiplin etik. Verifikasi dan sertifikasi diberikan kepada media dan wartawan yang berkomitmen pada prinsip kejujuran, independensi, dan integritas. Jika prinsip ini dilanggar, maka wajar jika hak istimewa tersebut dicabut," ujar Frans Dante.

Ditambahkan politisi Partai Golkar ini, keberadaan media yang menyaru sebagai bagian dari lembaga negara tidak hanya menyesatkan publik, tapi juga merusak reputasi profesi wartawan secara keseluruhan.

Zeira Salim dan Frans Dante juga menyarankan agar masyarakat lebih berhati-hati dalam mengakses informasi dan memastikan bahwa media yang mereka ikuti telah terverifikasi Dewa Pers, karena tidak semua yang mengaku 'media' memiliki legitimasi jurnalistik yang sah.(*).