DPRD SU: Program MBG Habiskan Anggaran Rp 335 Triliun Kebijakan Ambisius Perbaiki Kualitas SDM

Medan(harianSIB.com)

Kalangan DPRD Sumut menilai program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan anggaran Rp 335 triliun yang direncanakan bergulir pada 2026 merupakan kebijakan ambisius dan strategis untuk memperbaiki kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Hal itu diungkapkan anggota Fraksi Hanura DPRD Sumut Ebenejer Sitorus SE MM dan Wakil Sekretaris Fraksi Golkar Frans Dante Ginting kepada wartawan, Rabu (20/8/2025) melalui telepon di Medan, menanggapi besarnya biaya program MBG mencapai Rp 335 triliun yang direncanakan bergulir pada 2026.

Ebenejer menilai, MBG berpotensi menjadi investasi besar bagi generasi emas 2045. Dengan distribusi makanan bergizi kepada jutaan anak sekolah, sehingga pemerintah diharapkan mampu menekan angka stunting dan meningkatkan kualitas kesehatan pelajar.

"Jika program MBG ini berhasil, dampaknya sangat besar, bukan hanya bagi kesehatan, tapi juga bagi masa depan pendidikan dan daya saing bangsa," ujar anggota dewan Dapil Asahan, Tanjungbalai dan Batubara ini.

Selain manfaat sosial, tambah Ebenejer, program ini juga diyakini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. Pasalnya, bila pasokan bahan makanan diperoleh dari petani lokal, koperasi, dan UMKM, maka Rp 335 triliun tersebut akan kembali berputar di desa, memberi keuntungan langsung bagi masyarakat kecil.

Namun, tambah Frans Dante Ginting, skala anggaran yang sangat besar ini dinilai menimbulkan risiko fiskal, apalagi saat ini, posisi utang pemerintah mendekati Rp 9.100 triliun, sebab program sosial dengan dana ratusan triliun harus dipastikan tidak sekadar menambah beban APBN tanpa hasil nyata.

Tantangan lainnya, tambah Frans Dante, distribusi makanan bergizi ke puluhan juta siswa setiap hari, bisa saja kualitas gizi yang tidak sesuai standar, rawan kebocoran anggaran, hingga masalah logistik di daerah terpencil bisa menjadi hambatan serius.

Sejumlah rekomendasi pun disampaikan agar program MBG berjalan efektif, tambah Frans, sehingga pelaksanaan sebaiknya bertahap dimulai dari daerah dengan prevalensi stunting tinggi.

"Selain itu, harus melibatkan petani lokal dan UMKM sebagai penyedia bahan pangan untuk mendorong ekonomi daerah serta penggunaan teknologi digital dinilai penting untuk memantau distribusi serta mencegah kebocoran," tambah Frans Dante.

Selain itu, ujar anggota dewan Dapil Karo, Dairi dan Pakpak Bharat ini, program MBG perlu diintegrasikan dengan edukasi gizi di sekolah, agar anak-anak tidak hanya menerima makanan, tetapi juga memahami pentingnya pola makan sehat.

"Yang paling penting, audit tahunan dan evaluasi berkala juga disarankan untuk mengukur keberhasilan program, baik dari sisi kesehatan, penurunan stunting, maupun prestasi belajar siswa," katanya.

Dengan perencanaan matang, pengawasan ketat, dan pelibatan masyarakat luas, ujar Frans Dante, Program MBG dapat menjadi langkah strategis sekaligus warisan besar pemerintah. Sebaliknya, tanpa kontrol yang ketat, Rp 335 triliun anggaran program MBG berisiko habis tanpa meninggalkan hasil nyata bagi bangsa.(*)