Bupati Deliserdang Rotasi Puluhan Pejabat Eselon II dan IV

Lubukpakam(harianSIB.com)
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deliserdang kembali melakukan rotasi dan pembaharuan organisasi dengan melantik sejumlah pejabat administrator, camat, kepala puskesmas, hingga direktur rumah sakit daerah.

Pelantikan dipimpin Bupati Deliserdang, Asri Ludin Tambunan, bersama Wakil Bupati Lom Lom Suwondo, di Aula Cendana Kantor Bupati, Lubukpakam, Rabu (20/8/2025).

Tidak hanya itu, momentum pelantikan ini turut mengangkat satu orang Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yakni Rudi Akmal Tambunan, yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Sosial menjadi Asisten Pemerintahan Umum.

Adapun pejabat administrator yang dilantik sebanyak 36 orang di antaranya, Suparno dari Sekretaris pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi Kabupaten Deli Serdang, diangkat menjadi Sekretaris pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Deli Serdang. Kemudian, Martupa Sidebang dari jabatan Kabid Penyehatan Lingkungan Permukiman dan Air Minum pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Deli Serdang, menjadi Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur pada Satuan Polisi Pamong Praja.

Selanjutnya, Direktur UPT RSUD Pancurbatu resmi diduduki oleh drg Dina Saraswaty. Selain itu, dua camat juga berganti, yaitu Ahmad Turmuzi sebagai Camat Pantailabu dan Boby Arianto sebagai Camat Bangunpurba.

Sementara tiga Kapus baru juga diangkat yakni drg Tengku Syarifah Ramadhani sebagai Kapus Hamparan Perak, de Aswin Manurung sebagai Kapus Gunung Meriah, dan Frans Donald sebagai Gunung Tinggi Kecamatan Pancurbatu.

Dalam sambutannya, Bupati Asri menegaskan, rotasi ini bukan sekadar pergantian jabatan, melainkan upaya memperkuat kinerja dan daya dobrak organisasi pemerintah daerah.

"Hari ini hadir banyak wajah baru. Kami berharap ini menjadi energi tambahan agar setiap unit kerja lebih bersemangat, lebih berani, dan lebih cepat memberikan pelayanan kepada masyarakat," ujarnya.

Ia juga mengingatkan agar pejabat yang baru dilantik segera melakukan konsolidasi penuh di unit kerja masing-masing serta menutup ruang praktik pungutan liar.

"Di BPBD, Cipta Karya jangan lagi ada kata-kata pungli ataupun pengaturan pekerjaan. Direktur rumah sakit harus segera berkoordinasi dengan seluruh staf. Tanpa kerja sama, rumah sakit tidak akan menjadi pilihan utama masyarakat. Begitu juga kepala puskesmas," tegasnya.(**)