Bobby Nasution Minta Kepala Daerah Data Truk Perusahaan di Luar Plat BK dan BB

Lubukpakam(harianSIB.com)

Gubernur Sumatera Utara, Bobby A. Nasution, meminta seluruh bupati dan wali kota di Sumut mendata perusahaan yang beroperasi di daerahnya namun menggunakan kendaraan operasional berplat di luar BK dan BB.

Permintaan itu disampaikan Bobby saat Launching UHC Prioritas Program Berobat Gratis Sumut Berkah di Graha Bhineka Perkasa Jaya, Lubukpakam, Senin (29/9/2025). Ia menyinggung razia truk berplat BL di Langkat yang sempat viral.

Baca Juga:

• Gubernur Tegaskan Razia Plat Non-BK di Langkat Bukan Sentimen ke Satu Daerah

"Di luar plat BK dan BB supaya didata. Saya tidak tendensius ke daerah tertentu. Ini untuk peningkatan PAD, dan praktik ini sudah lazim dilakukan di daerah lain," tegasnya.

Bobby mencontohkan Kalimantan Tengah, Riau, Jawa Barat, hingga Kalimantan Barat yang melarang truk beroperasi jika tidak berplat daerah setempat. Menurutnya, kebijakan ini penting karena Sumut hanya menerima 4 persen dana bagi hasil (DBH) sawit, sementara kerusakan jalan akibat truk bertonase besar sering dikeluhkan masyarakat.

"Kalau pajak kendaraan tidak bisa kita ambil, maka yang bisa hanya pajak operasional seperti kendaraan dan alat berat. Tapi giliran jalan rusak, pemerintah yang diprotes," katanya.

Bobby juga mengingatkan perusahaan yang beroperasi di Sumut wajib menggunakan plat BK atau BB, kecuali hanya sekadar melintas. Ia menegaskan kebijakan ini semata-mata untuk mempertahankan keuangan daerah.

Dalam kesempatan itu, Bobby menyerahkan DBH kepada kepala daerah di Sumut secara bertahap karena masih ada utang provinsi sebesar Rp3,55 triliun sejak 2023. Kabupaten Deliserdang menerima alokasi terbesar hampir Rp100 miliar pada tahap kedua.(**)

Gubsu Bobby Pastikan Lanjutkan Pembangunan 7 Jembatan Wisata di Langkat

IKPI Medan Gelar PPL, Bahas Risiko Pajak di Era CTAS

Bupati Simalungun Launching UHC, Layanan Kesehatan Gratis Untuk Warga

Pertamina Tegaskan Hoaks, Kendaraan Mati Pajak Tetap Bisa Isi BBM

Mahasiswa Demo, Tuduh PT APL dan Suzuya Tanjungmorawa Gelapkan Pajak Rp 2,2 Miliar

Masyarakat Enggan Bayar Pajak, Piutang Pajak Pemkab Langkat Capai Rp 214 Miliar