Desentralisasi Politik, Partai Gema Bangsa Yakin Diterima Hati Masyarakat Sumut

Lubukpakam(harianSIB.com)

Partai Gema Bangsa yang menawarkan gagasan segar dalam sistem politik nasional dengan desentralisasi diyakini mendapat tempat di hati masyarakat Sumatera Utara (Sumut).

Hal itu diungkapkan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Gema Bangsa Sumut, Ary Oskandar bersama Ketua DPD Partai Gema Deliserdang, H Darwin Zein, saat berbincang bersama wartawan, Jumat (10/10/2025) di Lubukpakam.

Ary Oskandar menyebut partainya memiliki gagasan segar dalam sistem politik nasional yaitu desentralisasi. Berbeda dari partai-partai lain, keputusan di tubuh Partai Gema Bangsa diserahkan sepenuhnya kepada daerah. DPP hanya merestui hasil keputusan DPW dan DPD.

Baca Juga:

• Inflasi Sumut Tertinggi, Gubernur Dapat Teguran tapi Masih Punya Waktu Benahi di Kuartal IV

"Kalau nanti kita lolos verifikasi dan mendapat kursi, maka siapa pun kader terbaik yang dinilai layak oleh daerah, itulah yang akan didukung oleh pusat. Ini semangat desentralisasi yang kami pegang teguh," katanya.

Menurutnya, target awal DPW Sumut adalah lolos verifikasi KPU. Dengan latar belakang Ketua Umum Ahmad Rofiq sebagai mantan Sekjen Partai Perindo yang telah lama berkecimpung di dunia politik nasional, Ary yakin mereka memiliki modal kuat untuk melangkah lebih jauh.

Terlebih sejak dini, Partai Gema Bangsa mengingatkan kadernya dan pengurus agar terus membawa semangat perjuangan partai untuk kepedulian terhadap masyarakat. "Partai Gema Bangsa wajib peduli terhadap kepentingan rakyat, terlebih-lebih dimasa sulit saat ini" katanya.

Ary Oskandar pun mengungkapkan kondisi provinsi Sumut tertinggi inflasi di Indonesia dengan tingkat inflasi pada September 2025 mencapai 5,32%, naik dari 4,42% pada Agustus 2025, sekaligus menjadi yang tertinggi secara nasional, jauh di atas rata-rata inflasi nasional sebesar 2,65%. Sedangkan Kabupaten Deliserdang menjadi kabupaten dengan inflasi tertinggi di Indonesia dengan 6,81 persen menunjukkan adanya kesalahan mesin ekonomi.

"Jadi ketika inflasi tinggi, ada mesin ekonomi yang tidak beres ini. Jadi dari sisi perencanaan juga, di luar belanja pegawai sendiri harus benar-benar pro rakyat" ungkapnya.

Sementara, Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gema Bangsa Deliserdang, H Darwin Zein saat disinggung inflasi di Deliserdang tertinggi di Indonesia, mengatakan hal itu disebabkan minimnya serapan anggaran yang berdampak kepada multiplier effect yang optimal ke perekonomian.

"Serapan anggaran yang kecil atau tidak maksimal ini salah satu penyebab, inflasi tidak terkendali di Kabupaten Deliserdang. Padahal APBD 2025 sudah ditetapkan bersama dewan (DPRD) tinggal dijalankan. Apabila ada perubahan di PAPBD 2025 harus disesuaikan dengan kondisi masyarakat yang saat ini sedang kesulitan ekonomi" katanya.

Darwin Zein menegaskan apabila disiplin belanja dilakukan, maka belanja akan mampu menjadi jangkar pertumbuhan di tengah konsumsi swasta yang belum pulih. Darwin Zein yang merupakan Mantan Seketaris Daerah (Sekda) Deliserdang, mengakui dampak lain serapan anggaran membuat para kontraktor menunda rekrutmen tenaga kerja maupun pembelian bahan, proyek infrastruktur kecil-menengah tertunda, dan layanan publik berjalan minim.

Efek pengganda fiskal pun melemah, sementara Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) kembali mengendap di kas daerah dan gagal menggerakkan aktivitas riil. "Serapan anggaran ini mengakibatkan uang beredar pun sedikit" katanya. (*).

PTUN Jakarta Perintahkan KPU Masukkan OSO Jadi Caleg DPD

Rapat Pleno Terbuka KPUD, DPT Palas Bertambah 892 Pemilih

Daftar Caleg Eks Koruptor akan Diumumkan di Website KPU

Hari ini, KPUD P Siantar Serahkan APK ke 16 Parpol

1.505 Kotak Suara Tiba di KPU Deliserdang

BPS: Inflasi Oktober 0,28 Persen Dipicu oleh Kenaikan Harga BBM