Pemprov Diminta Kolaborasi dengan Medan Lakukan Mitigasi Total Atasi Banjir

Medan(harianSIB.com)

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumut, Mangapul Purba SE MIKom meminta Pemprov Sumut berkolaborasi dengan Pemko Medan dalam melakukan mitigasi total untuk mengatasi banjir tahunan yang kerap menerjang Kota Medan.

Menurut Mangapul kepada wartawan, Jumat (17/10/2025) di Medan, penanganan banjir di Medan tidak dapat dilakukan secara parsial. Diperlukan kerja sama lintas daerah serta koordinasi dengan pemerintah pusat agar persoalan banjir yang telah menjadi momok tahunan ini dapat ditangani secara menyeluruh dan berkelanjutan.

"Lakukanlah koordinasi lintas kabupaten/kota untuk pemetaan titik-titik rawan banjir yang dibarengi dengan peta kerentanan atas kejadian banjir. Libatkan semua pihak, baik pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, maupun elemen masyarakat yang berkepentingan," ujar Mangapul.

Anggota DPRD Sumut dari Daerah Pemilihan Pematangsiantar dan Kabupaten Simalungun ini juga menegaskan, selain pemetaan, perlu dilakukan pendataan serta inventarisasi terhadap kerugian materi yang dialami masyarakat akibat banjir. Hal ini penting untuk mendapatkan gambaran utuh tentang dampak sosial ekonomi dari bencana tersebut.

Baca Juga:

• Konreg PDRB ISE 2025 se-Sumatera, Sumut Inisiasi Rekomendasi yang Lebih Fokus Jawab Tantangan Terkini

"Pendataan korban dan efek kerugiannya juga penting, agar pemerintah dapat melakukan langkah-langkah awal yang sesuai dengan kebutuhan di lapangan," lanjutnya.

Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Sumut ini juga mendorong Pemko Medan untuk melakukan terobosan baru dalam menangani banjir yang selama ini belum juga dapat diatasi secara tuntas. Menurutnya, langkah-langkah inovatif dibutuhkan agar penanganan tidak berhenti pada kegiatan rutin seperti pengerukan drainase semata.

Terkait dengan anggaran, Mangapul menilai persoalan dana bukan menjadi hambatan utama. Jika Pemprov Sumut dan Pemko Medan sama-sama berkomitmen menanggulanginya, pengalokasian anggaran di APBD masing-masing akan cukup untuk menjalankan program penanganan banjir secara efektif.

"Koordinasi antar pemerintah, baik pusat maupun daerah, merupakan kewajiban demi kepentingan rakyat. Bencana banjir harus bisa diantisipasi agar tidak terus berulang setiap tahun. Rakyat harus diselamatkan dan dijamin tidak lagi mengalami kebanjiran seperti ini," tegasnya.

Ia juga menambahkan, Pemprov Sumut dan Pemko Medan perlu menjalin komunikasi intens dengan pemerintah pusat untuk menyiapkan dukungan teknis, anggaran, serta kebijakan strategis dalam mempercepat penanganan banjir.

"Lakukan komunikasi ke pemerintah atasan guna penyiapan dukungan teknis dan kebijakan lainnya," pungkas Mangapul.(*)

BPBD Sergai Gerak Cepat Tangani Dampak Banjir di Sejumlah Desa

Polres Sergai Beri Bantuan Sembako untuk Korban Banjir di Sei Rampah dan Sei Bamban

Bhabinkamtibmas Firdaus Sigap Bantu Warga Terdampak Banjir di Sei Rampah

1.203 KK Terdampak Banjir di Sergai, BPBD Dirikan Posko Siaga Darurat

Hadapi Musim Hujan, Sutarto Dorong Penanganan Banjir dan Longsor Secara Menyeluruh

Pertamina Patra Niaga Sumbagut Salurkan Bantuan untuk Warga Pekan Labuhan Terdampak Banjir