Bongkar Jaringan Mafia Tanah Eks HGU PTPN II, Ini Rekomendasi IAW untuk Kejati Sumut

Temuan BPK

Iskandar mengungkapkan, Audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menunjukkan praktik serupa telah berlangsung selama puluhan tahun. Tahun 2008 BPK menemukan 2.150 hektare lahan PTPN II dikuasai pihak ketiga secara ilegal. Tahun 2016 ditemukan 1.500 hektare lahan disewakan tanpa izin, dengan potensi kerugian mencapai Rp 1,8 triliun.

Kemudian, tahun 2021 sebanyak 1.243 hektare dibiarkan mangkrak sehingga menyebabkan hilangnya potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dan, tahun 2023 BPK mencatat adanya pengalihan tanah tanpa tender dan transparansi dengan potensi kerugian hingga Rp 3,4 triliun per tahun.

"Setiap kali manajemen berganti, selalu muncul 'warisan masalah' baru. Seolah perusahaan negara ini diciptakan untuk kehilangan asetnya sendiri," ujar Iskandar.

Baca Juga:

• Terkait Dugaan Korupsi, Jaksa Tahan Analis Kredit Bank Sumut

Salah satu contoh mencolok terjadi pada Persil 53. Pada 21 Maret 2022, PTPN II menjual sebidang tanah kepada Hasanul seharga Rp 1,19 miliar. Hanya 37 hari kemudian, tanah itu kembali berpindah tangan kepada Raden seharga Rp 1,197 miliar.

"Nama notaris dan saksi sama, serta waktu transaksi yang terlalu singkat, memunculkan dugaan adanya "pencucian hukum" atas aset negara," katanya.

Warning: foreach() argument must be of type array|object, null given in /home/u956909844/domains/hariansib.com/public_html/theme/detail.php on line 406