DPRD SU Minta Polda Sumut dan Pemprovsu Evaluasi Akar Konflik Agraria di Parbuluan VI Dairi

Medan(harianSIB.com)

Kalangan DPRD Sumut meminta Polda Sumut dan Pemprov Sumut melakukan evaluasi menyeluruh terhadap akar konflik di Desa Parbuluan VI, Kabupaten Dairi, yang disebut-sebut sebagai pemicu utama kericuhan, sehingga terjadinya penyerangan terhadap Polres Dairi yang menyebabkan puluhan polisi luka-luka dan masyarakat.

Hal itu disampaikan anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumut Salmon Sumihar Sagala SE dan anggota FP Golkar Viktor Silaen SE MM kepada wartawan, Kamis (13/11/2025) di DPRD Sumut menanggapi adanya aksi penyerangan warga Dairi ke Polres Dairi.

Menurut Salmon dan Viktor, konflik antara warga yang dipicu pihak perusahaan di kawasan tersebut tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena berpotensi menimbulkan keresahan sosial yang lebih luas, sehingga Polda Sumut, Pemprov Sumut dan Pemkab Dairi segera mengambil langkah strategis untuk penyelesaiannya.

"Kita sangat menyesalkan terjadinya penyerangan terhadap aparat di Polres Dairi. Tapi kita juga harus melihat akar masalahnya. Konflik agraria di Parbuluan VI sudah berlangsung lama, dan ini membutuhkan penanganan lintas lembaga," tegas Salmon Sumihar Sagala.

Baca Juga:

• Peringati Hari Bhakti Pemasyarakatan 11 Orang Ikuti Donor Darah di Rutan Sidikalang

Menurut Salmon, DPRD Sumut akan mendorong terbentuknya tim terpadu antara Polda, Pemprov Sumut dan Pemerintah Kabupaten Dairi untuk menelusuri akar persoalan tanah, konsesi, serta dampak sosial yang ditimbulkannya.

"Jika ada ketimpangan dalam pengelolaan lahan atau komunikasi yang buruk antara perusahaan dan masyarakat, hal itu harus diselesaikan dengan jalur hukum dan mediasi, bukan dengan kekerasan," ujar Salmon anggota dewan Dapil Karo, Dairi dan Pakpak Bharat itu.

Sementara itu, Viktor Silaen menilai bahwa pemerintah daerah juga perlu hadir lebih cepat di tengah konflik untuk mencegah aksi massa yang tidak terkendali.

"Negara tidak boleh kalah dari kekerasan. Tapi di sisi lain, negara juga tidak boleh lambat dalam merespons keresahan masyarakat. Komunikasi dan pendekatan sosial itu penting," ujar Viktor yang duduk di Komisi D tersebut.

Viktor berharap kasus di Dairi menjadi momentum untuk memperkuat kebijakan penyelesaian konflik agraria di Sumatera Utara yang sering melibatkan warga, pemerintah, dan perusahaan pemegang HGU atau konsesi.

Viktor dan Salmon Sagala berharap semua pihak menahan diri dan mendukung proses hukum yang kini tengah berjalan di bawah koordinasi Polda Sumut serta mengajak tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pemuda untuk menjadi jembatan komunikasi antara warga dan aparat.

"Yang paling penting sekarang, masyarakat jangan terprovokasi. Mari kita percayakan penyelesaian kasus ini kepada penegak hukum dan pemerintah," ujar Viktor Silaen.(*).

Pembantaian Ribuan Warga Sudan Terungkap Usai Jatuhnya El Fasher di Darfur

Ribuan Orang Kristen Tewas di Nigeria, Trump Ancam Kirim Militer

Israel Tuduh Hamas Rekayasa Jenazah Sandera, Gencatan Senjata di Gaza Terancam Gagal

BAP DPD RI dan Kementerian ATR/BPN Bahas 473 Ha Konflik Tanah di Simpang Gambus Batubara

Harga Emas Dunia Tembus Rp2,2 Juta per Gram, Dipicu Ketegangan AS-China dan Konflik Rusia-Ukraina

Pemprov Terus Optimalkan Penyelesaian Masalah Pertanahan di Sumut